Demo di DPR dan Mabes Polri, Aliansi Mahasiswa Minta Kompol DK Dipecat

Demo di DPR dan Mabes Polri, Aliansi Mahasiswa Minta Kompol DK Dipecat. (foto/ist)

JAKARTA – Perkara hukum yang menimpa Rahmadi, warga Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, terus menjadi perhatian publik. Ratusan massa dari sejumlah organisasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Rabu (22/4/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait kasus tersebut.

Massa aksi berasal dari tiga organisasi, yakni Himmah Legal Movement (HLM), Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI), serta Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH). Mereka hadir bersama kuasa hukum dan keluarga Rahmadi.

Dalam aksinya, massa mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan dan rekayasa perkara yang disebut-sebut melibatkan oknum aparat kepolisian berinisial Kompol DK dan pihak lainnya. Mereka juga meminta agar proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan profesional dan mendesak oknum DK dipecat.

Rahmadi, yang berprofesi sebagai peternak dan dikenal sebagai relawan anti-narkoba, sebelumnya diamankan terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu. Pihak massa aksi menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penangkapan dan penanganan perkara tersebut.

Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus, dalam orasinya menyampaikan bahwa pihaknya meminta aparat penegak hukum mengusut secara tuntas dugaan pelanggaran prosedur dalam kasus tersebut. “Kami meminta agar laporan ini diproses secara objektif dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Sukri.

Selain itu, massa juga mendorong Komisi III DPR RI untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna mendalami perkara tersebut secara komprehensif, termasuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Setelah menyampaikan aspirasi di DPR RI, massa kemudian bergerak menuju Mabes Polri di Jakarta Selatan. Di lokasi tersebut, mereka kembali menyuarakan tuntutan agar dilakukan pemeriksaan terhadap oknum yang dilaporkan serta penegakan disiplin dan kode etik apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Perwakilan massa diterima oleh pihak Humas DPR RI dan Divisi Humas Mabes Polri. Kedua pihak menyatakan akan meneruskan aspirasi yang disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait substansi tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut.(rasid)