 |
| Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Senin (27/4/2026).(foto/ist) |
Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Akbar Putra Siregar, dipercaya sebagai komandan upacara, dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Albert R. Saragih, sebagai perwira upacara.
Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Simalungun Mixnon Andreas Simamora, staf ahli bupati, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Simalungun.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam amanatnya, Mendagri menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,” demikian disampaikan dalam sambutan Mendagri.
Tema peringatan tahun ini dinilai mencerminkan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mewujudkan visi besar Asta Cita.
Mendagri juga mengingatkan kepala daerah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.
Memasuki usia ke-30, pelaksanaan otonomi daerah disebut telah memberikan berbagai capaian penting. Namun, capaian tersebut harus terus ditingkatkan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin optimal dan pelayanan publik semakin berkualitas.
“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai tantangan dapat dihadapi dan diatasi secara efektif,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga mitra aktif dalam merancang pembangunan sesuai potensi daerah masing-masing.
Dalam amanat tersebut, Mendagri turut menekankan pentingnya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, dengan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menghindari pemborosan.
Upacara berlangsung khidmat dan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh elemen pemerintahan dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Simalungun. (tan)
