 |
| Yulhasni, Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMSU. (foto/ist) |
Yulhasni, dosen Pendidikan Bahasa Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menilai kondisi tersebut sebagai ironi yang terus berulang setiap tahun tanpa adanya solusi yang signifikan.
“Guru dituntut untuk profesional, inovatif, dan berdedikasi tinggi. Namun di sisi lain, masih banyak guru—terutama honorer—yang menerima penghasilan jauh dari kata layak. Ini adalah realita yang tidak bisa kita abaikan,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (2/5/2026).
Ia juga menyoroti adanya ketimpangan yang mencolok jika dibandingkan dengan profesi lain, termasuk petugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dalam beberapa kasus memiliki tingkat penghasilan lebih tinggi.
“Ini bukan soal membandingkan secara sempit, tetapi tentang rasa keadilan. Ketika profesi yang menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia justru belum mendapatkan kesejahteraan yang layak, maka ada yang perlu dievaluasi secara serius dalam kebijakan kita,” tambahnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak akan berjalan optimal jika kesejahteraan guru terus diabaikan. Kebijakan pendidikan, kata dia, seharusnya tidak hanya berfokus pada kurikulum dan program-program baru, tetapi juga menyentuh aspek mendasar yakni kesejahteraan tenaga pendidik.
Pada momentum Hardiknas 2026 ini, ia mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama dalam pembangunan pendidikan nasional. “Jika kita ingin pendidikan maju, maka guru harus sejahtera terlebih dahulu. Tanpa itu, semua visi besar pendidikan hanya akan menjadi retorika,” tutupnya. (tan)
