 |
| Penguatan tepian sungai Aih Bobo di Gayo Lues.(foto: dok Satgas PRR/Kudus Purnomo) |
Penanganan tanggap darurat tersebut dilakukan untuk melindungi permukiman, lahan pertanian, serta akses mobilitas masyarakat dari ancaman erosi, luapan sungai, dan banjir bandang.
Pekerjaan utama berupa pemasangan bronjong, yakni struktur anyaman kawat yang diisi batu untuk memperkuat tepian sungai. Pekerjaan di kedua sisi Sungai Aih Bobo berlangsung sejak awal Februari hingga awal Agustus 2026.
Site Manager Operasional Hutama Karya, Peri, mengatakan penguatan dilakukan dengan terlebih dahulu membuat tanggul tanah sebelum dilanjutkan dengan pemasangan bronjong sepanjang sekitar 1 kilometer.
“Awal kita beri tanggul tanah. Setelah itu, lanjut ke bronjong dengan lebih kurang 1 kilometer, tinggi 2,5 meter, lebar ada 3 meter, untuk memproteksi air agar dinding sungai tidak rusak,” ujar Peri.
Menurut dia, penguatan tersebut diperlukan karena luapan Sungai Aih Bobo saat bencana hidrometeorologi sebelumnya menyebabkan kerusakan lahan pertanian dan berdampak terhadap sejumlah rumah warga.
“Jadi lokasi ini pas waktu bencana itu lahan pertanian rusak dan juga ada mengenai rumah warga. Jadi ini kami protek, dinding sungai ini. Itu kita menggunakan bronjong karena secara teknik itu yang lebih ideal,” katanya.
Pengawas Lapangan BWS Sumatera I, Fahried Wajidi, mengatakan penanganan tanggap darurat pascabencana tidak hanya dilakukan di Sungai Aih Bobo. Pekerjaan serupa juga dilaksanakan di empat titik lainnya yang tersebar di Kecamatan Rikit Gaib, Dabun Gelang, dan Putri Betung.
Secara keseluruhan, progres fisik penanganan di lima titik penguatan tepian sungai tersebut telah mencapai 99 persen.
“Pascabencana di setiap titik itu kita lakukan pemasangan bronjong karena ini sifatnya tanggap darurat, artinya sementara,” ujar Fahried saat meninjau Sungai Aih Bobo bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR), Jumat (21/8/2026).
Lima titik penanganan tersebut mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp137 miliar.
Penguatan tepian sungai diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi masyarakat ketika curah hujan meningkat, sekaligus membantu menjaga lahan pertanian dan akses masyarakat di sekitar aliran sungai.
Sementara itu, Perwakilan Satgas PRR Kementerian Dalam Negeri, Imran, menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Pemerintah Provinsi Aceh dalam melanjutkan pemulihan pascabencana.
Imran mengatakan masih terdapat sejumlah ruas jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten yang belum tertangani. Beberapa di antaranya berada di wilayah Pining dan Pintu Rime.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan pembagian kewenangan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan jelas agar penanganan pascabencana dapat dilakukan secara terpadu.
“Kami berharap untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah tersusun di dalam Renduk, sudah ada pemisahan yang jelas antara Renduk pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kita berharap implementasinya dapat saling bersinergi untuk memperbaiki wilayah antara Lokop dan Blangkejeren di Gayo Lues,” kata Imran.
Dengan selesainya penguatan tepian Sungai Aih Bobo dan progres penanganan di sejumlah titik lainnya yang mendekati rampung, upaya mitigasi dampak bencana di Gayo Lues terus diperkuat. Namun, pemulihan infrastruktur pascabencana masih membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.(mm/rel)
