 |
| Pengasuh Pondok Pesantren Wali Salatiga, Jawa Tengah, KH Anis Maftuhin. (foto/ist) |
Menurut Anis, warga NU di tingkat bawah memiliki aspirasi sederhana, yakni agar para muktamirin memilih calon pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama.
“Kami membawa aspirasi teman-teman di bawah kepada para muktamirin. Aspirasi kami sederhana, mari memilih calon yang benar-benar mampu membawa perubahan. Masih banyak persoalan di tubuh NU yang belum diselesaikan,” kata Anis dalam acara Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU dengan tema Muktamar NU untuk Semua di Kafe Trisnoku, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Ia menilai, masih terdapat sejumlah aturan dalam organisasi yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Namun, menjelang muktamar, energi organisasi justru banyak tersedot pada perdebatan mengenai siapa yang boleh atau tidak boleh menjadi calon pengurus.
“Yang selalu diperdebatkan hingga menjelang muktamar hanyalah soal siapa yang boleh menjadi calon pengurus. Energi kita habis di situ. Sementara urusan jam'iyah dan jamaah justru kurang mendapatkan perhatian,” ujarnya.
Karena itu, Anis meminta seluruh pihak tidak bersikap fobia terhadap latar belakang calon tertentu, termasuk mereka yang memiliki pengalaman sebagai politisi. Menurutnya, yang harus menjadi ukuran utama adalah kapasitas, integritas, gagasan, dan kemampuan calon dalam memimpin organisasi.
“Kita tidak perlu fobia terhadap siapa pun, termasuk politisi. Kalau memang nanti terpilih dan harus mundur dari jabatan politiknya, ya tinggal mundur. Selesai. Itu bukan persoalan besar,” tegasnya.
Anis mengingatkan bahwa dalam sejarah NU, proses pemilihan kepemimpinan organisasi memiliki dinamika yang beragam. Ia menyebut, dahulu di tingkat kampung, pemilihan ketua NU dilakukan melalui proses panjang dan penuh musyawarah. Bahkan, dalam sejarah NU juga pernah dikenal mekanisme one man one vote.
“Semua itu menunjukkan bahwa yang terpenting adalah bagaimana calon ketua benar-benar memahami kebutuhan organisasi hari ini,” katanya.
Ia juga menyoroti dinamika menjelang muktamar yang menurutnya justru berpotensi menguras energi warga NU. Anis berharap jangan sampai proses organisasi hanya dipengaruhi oleh kepentingan segelintir elite.
Karena itu, ia menawarkan agar penjaringan calon pemimpin NU dibuka seluas-luasnya. Kader NU dari berbagai latar belakang, mulai dari kader internal, teknokrat, birokrat, akademisi hingga politisi, menurutnya harus diberikan kesempatan yang sama untuk berkontestasi.
“Berikan kesempatan kepada kader-kader NU, teknokrat, birokrat, akademisi maupun politisi untuk berkontestasi secara terbuka. Yang dinilai adalah ide, gagasan, dan kemampuan mereka membawa organisasi,” tuturnya.
Menurutnya, semua kader boleh menjadi calon, kecuali dua orang. Sebab, dua orang inilah yang selama ini membuat kegaduhan di NU. Muncul istilauh, La Miftaha Wala Hahya, bukan Miftah (Rais Aam Miftachul Akhyar), dan bukan Yahya (Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf).
"Semua boleh, tapi ada istisna' (pengecualian) . Selain dua orang itu, karena keduanya terbukti gagal," tegasnya.(tan)
