 |
| Rahudman Harahap mendeklarasikan Perkumpulan Pendopo Nusantara Mandiri (PNM), Rabu (19/8/2026). (foto/ist) |
Penunjukan Rahudman disebut merupakan amanah dari Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Hashim Djojohadikusumo.
PNM menyatakan diri sebagai organisasi kemasyarakatan yang bersifat nonpartisan. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah koordinasi berbagai elemen masyarakat untuk turut mengawal pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Rahudman menegaskan PNM bukan kendaraan politik dan tidak berada di bawah kendali partai politik. Menurut dia, keberadaan PNM diarahkan untuk menjalankan fungsi pengawalan terhadap program pemerintah tanpa masuk ke ranah politik praktis.
“Dideklarasikannya Perkumpulan Pendopo Nusantara Mandiri ini sebagai induk kita untuk mengoordinasikan, karena sifatnya nonpartisan. Kita tidak punya hak untuk menyetir, tetapi kita ingin mengawal program pemerintah,” ujar Rahudman.
Salah satu program pemerintah yang menjadi perhatian PNM adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Rahudman mengatakan masyarakat dapat mengambil peran dalam pengawasan sosial agar program tersebut berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya dirasakan secara langsung.
“MBG tidak akan berhenti selama pemerintahan Prabowo. Kami diminta untuk ikut mengawasi supaya program berjalan dengan baik,” katanya.
Rahudman juga menegaskan PNM tidak akan terlibat dalam politik praktis. Sebaliknya, organisasi tersebut akan mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Jika di daerah ada kebijakan yang pro-rakyat, mengapa tidak kita dukung? Kita tidak membuat tanggapan politik, tetapi kita ingin bersama pemerintah melaksanakan program pro-rakyat,” ujarnya.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, PNM akan membangun kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan insan pers. Rahudman menegaskan partai politik tidak menjadi bagian dari gerakan organisasi tersebut.
“Kita tidak bisa melibatkan partai dalam hal ini. Yang dilibatkan adalah ormas dan rekan-rekan dari pers,” tegasnya.
Menurut Rahudman, keterlibatan media penting karena pers memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PNM Rusdi Sinuraya mengatakan dokumen legalitas formal organisasi telah disiapkan. PNM juga telah memiliki kantor pusat sementara di kawasan Jalan Setia Budi, Medan.
“Dokumen legalitas formalnya sudah lengkap. Ke depan, kami akan melengkapi struktur kepengurusan secara menyeluruh dalam waktu dekat,” ujar Rusdi.
Setelah deklarasi, PNM akan melakukan penyempurnaan struktur organisasi dan konsolidasi jaringan di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
Penunjukan Rahudman sebagai Ketua Umum PNM oleh Hashim Djojohadikusumo turut menjadi perhatian karena adanya kesamaan semangat antara PNM dan FORMAS dalam menempatkan organisasi masyarakat sebagai bagian dari kekuatan sipil untuk mengawal pembangunan.
FORMAS merupakan forum yang menghimpun organisasi masyarakat dan komunitas dari berbagai latar belakang. Hashim Djojohadikusumo tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina, sedangkan Yohanes Handojo Budhisedjati menjabat Ketua Umum.
Dalam konsolidasi nasional di Jakarta pada 7 Agustus 2026, sebanyak 20 organisasi kemasyarakatan baru dikukuhkan. Dengan penambahan tersebut, jumlah anggota FORMAS disebut mencapai 103 organisasi.
FORMAS selama ini membawa agenda mendukung dan mengawal pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi, penanganan stunting, serta berbagai program pemerintah lainnya.
Meski memiliki kesamaan dalam semangat pengawalan pembangunan, PNM menegaskan bahwa organisasi tersebut berdiri sebagai wadah nonpartisan di Sumatera Utara.
Deklarasi PNM turut dihadiri sejumlah tokoh dan praktisi pers Sumatera Utara, di antaranya Rianto SH MH (Anto Genk), CEO SUMUT24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Choking Susilo Sakeh, Suwandi Purba, Jonris Purba, dan Syafaruddin Sikumbang.
Kehadiran sejumlah tokoh pers tersebut sejalan dengan komitmen PNM untuk membuka ruang kolaborasi dengan insan media dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah sekaligus menyuarakan kepentingan masyarakat.
Dengan deklarasi tersebut, PNM memasuki tahap konsolidasi organisasi. Tantangan berikutnya adalah membangun struktur dan jaringan sekaligus memastikan fungsi pengawalan yang diusung berjalan secara independen, transparan, dan tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Bagi Rahudman Harahap, amanah sebagai Ketua Umum PNM menjadi momentum untuk membangun kekuatan organisasi masyarakat di Sumatera Utara agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengawal berbagai program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. (tan)
