Permintaan itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Percepatan Vaksinasi Covid-19 bersama jajaran Pemerintah Aceh, di Gedung Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh, Selasa (14/12/2021).
Dalam kegiatan itu hadir Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, bupati/wali kota se-Aceh, dan jajaran Forkopimda Aceh.
"Bapak-bapak harus meminta semua stakeholder terkait untuk ikut membantu menetralisir hoaks-hoaks mengenai penolakan vaksin," ujar Mendagri seperti dikutip Kepala Biro Humas dan Protokol (Karo Humpro) Setda Aceh, Muhammad Iswanto SSTP MM, dan disampaikan kepada wartawan, Rabu (15/12/2021).
Tito Karnavian menjelaskan, banyaknya hoaks yang merebak di masyarakat membuat mereka enggan mengikuti vaksinasi.
Hal ini, menurutnya, merupakan tantangan yang perlu ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota di Aceh.
Mendagri meyakini, kepala daerah punya berbagai strategi untuk menangkal hoaks. Sebab, mereka terlatih saat mengikuti Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang kerap diwarnai dengan berbagai hoaks.Bapak-bapak berpengalaman betul (menangani hoaks)," ucapnya.
Di lain sisi, Mendagri menuturkan, persoalan hoaks ini dapat ditangani, salah satunya dengan melibatkan tokoh yang berpengaruh bagi masyarakat sekitar. Upaya ini misalnya dengan melibatkan tokoh agama, bila hoaks yang merebak berkaitan dengan paham keagamaan.
Langkah lainnya, menurut Mendagri, yakni dengan melibatkan jajaran Kementerian Agama yang ada di seluruh Aceh.
Peran Kementerian Agama ini dapat berupa memberikan pemahaman kepada lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya, seperti pesantren dan sebagainya.
Dengan begitu, masyarakat yang bersedia mengikuti vaksinasi akan semakin banyak. Mendagri menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan laju vaksinasi.
Pasalnya, Presiden Joko Widodo sudah menargetkan, capaian vaksinasi dosis pertama hingga akhir Desember 2021 sebesar 70 persen dari total populasi.(AR/MM)
