 |
| Kepala Kantor KPw BI Sibolga, Aswin Kosotali. (foto:mm/dok jhonny) |
Pada 2018, jumlah UMKM telah mencapai 64,1 juta unit usaha dengan menyerap 97% tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) serta 14,37% terhadap ekspor non-migas, dan 60,42% terhadap penciptaan modal/investasi.
"Namun, di tengah peran penting tersebut, UMKM juga dihadapkan pada tantangan, yaitu pembiayaan, produk, pemasaran, distribusi dan pembayaran, terutama pada UMKM level mikro dan kecil. Tantangan ini semakin berat di tengah pandemi Covid-19," kata Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Sibolga, Aswin Kosotali baru-baru ini, pada acara peluncuran program 'Kick off Push Rank UMKM 2022-Naik Kelas dan Seminar Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Sibolga, Sumatera Utara (Sumut).
Program 'Kick off Push Rank UMKM 2022-Naik Kelas ini merupakan bentuk komitmen penuh BI Sibolga dalam pengembangan UMKM dalam mendukung pariwisata dan ekspor. Program ini mempersiapkan UMKM mandiri agar naik kelas dengan 3 program utama, yaitu sertifikasi halal kerja sama dengan BPJPH Sumut, menghubungkan UMKM dengan lembaga keuangan formal, dan digitalisasi UMKM/on boarding UMKM.
Sementara Gernas BBI sendiri merupakan program dan bentuk perhatian pemerintah pada produk UMKM asli dari Indonesia, selain Gernas Bangga Berwisata Indonesia-aja (GBWI).
GBBI tahun ini dilakukan dalam rangka mendukung Presidensi G-20 Indonesia 2022 yang menggusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Pada Februari 2022 ini, BI ditunjuk sebagai movement manager yang berkolaborasi bersama pemerintah dan kementerian/lembaga terkait dalam menyelenggarakan GBBI.
Menurut Aswin, upaya untuk menjawab tantangan diperlukan untuk mendorong UMKM bangkit dan pulih lebih kuat dan mampu berkontribusi dalam mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Hasil survei BI terhadap profil pendidikan UMKM di berbagai daerah di Indonesia (10 Provinsi termasuk Sumut), 27% di antaranya masih SD dan 65,1% SLTP.
Kemudian, 69% belum mempunyai mitra pemasok tetap serta 14% di antaranya masih mengandalkan pasar nasional dan lokal. Selanjutnya, 38% tidak memiliki rekening sehingga transaksinya dilakukan secara cash (66,7%) dan 51% belum mampu melakukan pembukuan dalam bentuk neraca.
"Sementara itu juga, di tengah era digital saat ini, pembayaran menggunakan digital payment (mobile banking dan internet banking) baru tumbuh 4,9%.
Melihat kondisi ini dan peran startegis UMKM, perlunya kita semua memberikan perhatian terhadap upaya untuk mendorong perkembangan UMKM kita," tutur Aswin.
Aswin menyebutkan, untuk mendorong kemajuan UMKM dan dalam rangka mendukung Gernas BBI, BI telah menyusun tahapan implementasi pengembangan UMKM. Diawali dengan pendataan sebagai tahap opening dan BI terus melakukan pendampingan, pelatihan, serta pembukaan akses pasar dan akses permodalan yang berfokus pada on-boarding UMKM. Selain itu, BI juga melakukan peningkatan digital literacy UMKM hingga mengadakan berbagai kegiatan showcasing baik dalam dan luar negeri.
"Tercatat sepanjang 2021 terdapat 14 juta UMKM yang telah mengimplementasikan QRIS serta nominal business matching yang mencapai Rp388 Miliar. Dan di akhir tahun, akan ada puncak kampanye/harvesting untuk memberikan penghargaan kepada UMKM Champion yang dapat menjadi contoh UMKM lainnya di setiap provinsi," tukas Aswin. (jhonny/mm)
