 |
| Choking Susilo Sakeh. (foto/ist) |
Tak ada yang salah dari narasi di atas.
Bahwa diksi ‘akan’ dan ‘kalau’ itu sesungguhnya bermakna harapan, mimpi dan keinginan. Ini tak cuma harapan, mimpi dan keinginan Walikota Medan saja, melainkan juga harapan, mimpi dan keinginan seluruh warga Kota Medan. Yang kemudian menjadi lucu, adalah Ketika diksi ‘akan’ dan ‘kalau’ itu disampaikan kepada publik secara terstruktur, sistemik dan masif (TSM), dan kemudian dinarasikan bahwa itu adalah sebuah prestasi dari Walikota Medan.
Amatilah semua konten medsos maupun banyak berita yang diproduksi Pemko Medan, terutama yang dipublikasikan sebelum bulan Ramadhan. Oleh tim media dan tim kreatif Walikota Medan, publik dijejali dengan narasi ‘akan’ dan ‘kalau’ itu secara TSM sebagai bagian dari hasil kerja dan prestasi Walikota Medan.
Dalam konteks ini, aku mengagumi kegigihan tim media/tim kreatif Pemko Medan yang mampu memproduksi narasi ‘akan’ dan ‘kalau’ itu secara TSM sebagai seakan-akan sebuah prestasi Walikota Medan. Namun kegigihan tersebut tidak dibarengi dengan visi dan target yang terukur dari aspek komunikasi politik, sehingga pada akhirnya hanya mengundang rasa lucu dan mual belaka.
Diksi ‘akan’ dan ‘kalau’ yang dinarasikan sebagai sebuah prestasi itu, jika sekali-dua dipublikasikan, mungkin bisa menyejukkan publik. Namun jika publik bertubi-tubi dijejali narasi semacam itu, pada akhirnya malah menjadi kontra-produktif.
Auto Pilot
Sejak Walikota Medan Abdillah berurusan dengan masalah hukum tahun 2 Januari 2008, hingga kemudian dilantiknya Boby Nasution sebagai Walikota Medan
definitip pada 26 Februari 2021, sesungguhnya Pemerintahan Kota Medan itu berjalan sendiri tanpa pengendali alias ‘Auto Pilot’. Kondisi auto pilot itu terjadi selama sekitar 13 tahun. Dan sepanjang masa itu, silih berganti 11 nama-nama pemimpin Kota Medan baik sebagai Pejabat, Pjs, Plt, Plh atau walikota definitif, namun masing-masing dengan masa jabatan yang relatif singkat.
Dimulai dari Afifuddin Lubis sebagai Pejabat (20 Agust.2008-22 Juli 2009), Rahudman Harahap (Pjs., 23 Juli 2009-15 Febr.2010), Syamsul Arifin (Pjs., 16 Febr.2010-25 Juli 2010), Rahudman Harahap (Definitif, 26 Juli 2010-15 Mei 2013), Dzulmi Eldin (Pejabat, 16 Mei 2013-17 Juni 2014 dan Definitif, 18 Juni 2014-26 Juli 2015), Syaiful Bahri Lubis (Plh., 27 Juli 2015-5 Okt.2015), Randiman Tarigan (Pejabat, 5 Okt.2015-17 Febr.2016), Dzulmi Eldin (Definitip, 17 Febr.2016-17 Okt. 2019), Akhyar Nst (Plt., 17 Okt.2019-11 Febr.2021 dan Definitip 11 Febr.2021-17 Febr.2021), Arif ST (Pjs., 23 Sept.2020-6 Des.2020), Wirya Alrahman (Plh., 17 Febr.2021-26 Febr.2021) dan Bobby Nst (Definitip, 26 Febr.2021 hingga saat ini).
Masa jabatan yang singkat dari ke-11 pemimpin Kota Medan tersebut, tentulah berdampak negatif dalam banyak hal, khususnya pada roda pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, integritas para jajaran awak Pemko Medan menyangkut etos kerja, loyalitas, soliditas dan moralitas, pun tidak tidak tampil maksimal. Selebihnya, kualitas aspek pengawasan juga mengalami degradasi.
Kasus pungli di tingkat Kepling yang ditemui Bobby Nasution atau pejabat yang tidak amanah misalnya, adalah contoh kecil bagaimana tidak maksimalnya kualitas integritas ASN Pemko Medan akibat dari auto pilot selama 13 tahun tersebut.
Karenanya, saat Bobby Nasution dilantik sebagai Walikota Medan definitip pada 26 Februari 2021 lalu, idealnya prioritas pertama yang dilakukannya adalah melakukan pembinaan dan pembenahan di internal jajaran Pemko Medan. Setelah kualitas integritas ASN telah dianggap lebih baik dan bisa diarahkan untuk mengejar target tertentu, barulah Bobby Nasution mulai melangkah mengejar ketertinggalan pembangunan Kota Medan selama 13 tahun tersebut.
Tapi Bobby Nasution sepertinya tak melakukan hal itu. Jiwa mudanya -- juga ambisi politiknya -- mendorongnya untuk langsung tanpa gas. Akhirnya, dia kerepotan tatkala berulang kali asyik mencopot para pembantunya : dari tingkat
kepala OPD hingga aparat terbawah, para Kepling. Berulangkali copot-mencopot, semuanya karena kualitas integritas aparatnya yang payah. Namun di sisi lain, Bobby Nasution pun sepertinya sadar betul, bahwa berdasarkan hasil perolehan suaranya pada Pilkada Medan 2020, dia sesungguhnya ‘bukan barang bagus’. Didukung penuh oleh berbagai elemen, saat itu Bobby Nasution/Aulia Rahman (BERKAH) hanya mampu meraih 393.327 suara atau sekitar 13,18 persen dari jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.983.868 jiwa. Bandingkan dengan perolehan suara Akhyar Nasution/Salman Alfarisi (AMAN), yang hanya duduk manis namun mampu meraih sebanyak 342.580 suara.
Sementara itu, ambisi politiknya yang menggebu-gebu -- setidaknya untuk ikut dalam kontetasi Pilgubsu 2023, sepertinya telah menjebak Bobby untuk mencitrakan dirinya sebagai pemimpin muda yang oke dan bisa diandalkan. Pada akhirnya, Bobby pun muncul tidak semata untuk mengejar ketertinggalan pembangunan Kota Medan. Tetapi juga muncul untuk mempersiapkan sosoknya yang ideal sebagai pemimpin masa depan. Maka, jalan pintas paling sederhana adalah menjadi pemimpin ‘akan’ dan ‘kalau’.
Namun, apapun itu, aku mesti memuji Bobby Nasution sebagai anak muda yang lebih mau ‘mewakafkan’ masa mudanya untuk memimpin Kota Medan -- dan Sumut kelak -- ketimbang menghabiskan masa mudanya untuk hal-hal lainnya. Tokh, menjadi Walikota Medan, juga menjadi Gubernur Sumut, bukanlah sebuah beban yang remeh temah.
Karenanya, ayo Bobby, kamu bisa…
------------------
