Rahudman Minta Soal Pelantikan Sekdaprov dan 2 KDh Tak Usah Dipolitisir

Ketua Dewan Pakar DPW Partai Nasdem Sumut, Rahudman Harahap. (foto:mm/ist)

MEDAN (MM) - Ketua Dewan Pakar DPW Partai Nasdem Sumut, H Rahudman Harahap meminta persoalan belum dilantiknya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut,dan dua kepala daerah (KDh) Wali Kota Siantar dan Wali Kota Tanjungbalai tidak dipolitisir. 

Rahudman menilai Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mempunyai pertimbangan yang matang dan hak prerogatif untuk melantik para pejabat tersebut. 

"Ini janganlah dipolitisir Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sangat nyaman dan berkomunikasi baik dengan Sekda Prov Sumut terpilih Arif Sudarto dan para wakil walikota yang akan segera dilantik sebagai walikota. Janganlah memanas-manasin keadaan. Ini mengerti tidak urusan birokrasi," tegas Rahudman dalam pernyataannya ke media, Kamis (11/8). 

Rahudman kemudian meminta berbagai pihak untuk tidak melakukan framing di media bahwa seolah-olah Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sengaja memperlambat pelantikan Sekda Provinsi Sumut, Walikota Siantar dan Tanjungbalai. Apalagi dikatakannya, sampai menggiring opini bahwa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak memahami persoalan birokrasi. 

"Ini semua ada prosesnya. Saya melihat penunjukan Arif Sudarto sudah tepat. Gubernur pun nyaman dengan dia. Tinggal nunggu pelantikan saja kok heboh," tegas Rahudman lagi. 

Sebelumnya keputusan Sekda Provinsi Sumut sudah ditegaskan dengan terbitnya Perpres no 81/TPA Tahun 2022 tentang pemberhentian Hj Sabrina sebagai Sekda Provinsi Sumut dan pengangkatan Arif Sudarto sebagai pengganti, tertanggal 24 Juni 2022. 

Rahudman juga menegaskan bahwa sebagai Gubernur Sumut Edy Rahmayadi patuh dan taat pada perintah Presiden Joko Widodo. Keputusan pengangkatan Arif sebagai Sekda Provinsi Sumut merupakan sebuah kehormatan bagi Gubernur Sumut dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumut. (mm/ril)