 |
| Aksi unjuk rasa Futasi di depan Kantor DPRD Siantar. (foto:mm/joenainggolan) |
Kedatangan massa Futasi meminta PTPN III Kebun Bangun untuk menghentikan okupasi di lahan Kelurahan Gurilla dan Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari.
Dalam aksinya, Futasi menuntut lahan agar tetap mereka kelola. Mereka beralasan, PTPN III melakukan penelantaran lahan sejak tahun 2004. Futasi juga meragukan perpanjangan HGU untuk PTPN III yang diterbitkan BPN Siantar tahun 2006 yang lalu.
Divisi Hukum Futasi, Parluhutan Banjarnahor menyampaikan tindakan PTPN III merusak tanaman dan bangunan dapat dikenakan sanksi pidana. Walau tanaman dan bangunan itu tidak berdiri di atas lahan dari pemilik tanaman dan bangunan tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Siantar Ronald Tampubolon yang menerima aksi unjuk rasa tersebut berjanji akan menyampaikan aspirasi Futasi ke pimpinan DPRD. Ronald sebut, segera meninjau dan menggelar rapat dengar pendapat dengan masyarakat serta melalukan koordinasi pertemuan dengan Forkopimda.
Terpisah, Asisten Personalia PTPN III Kebun Bangun Doni Manurung, menyebut tidak benar PTPN III melakukan penelantaran lahan. Doni bilang, lahan HGU PTPN III Kebun Bangun di Gurilla dan Bah Sorma merupakan HGU aktif.
"Kami juga dari PTPN III tetap membuka dialog, mana kala dari kelompok-kelompok tertentu ingin mengetahui detailnya bagaimana kegiatan yang dilaksanakan PTPN III," ucap Doni dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan.
HGU aktif, kata dia, sudah ditegaskan oleh BPN Kota Siantar dan BPN Kabupaten Simalungun. Namun mereka (penggarap,red) tidak mengakuinya. "Padahal, yang mengumumkan status HGU itu adalah BPN sebagai lembaga negara," ujarnya.
"Dari awal kita melaksanakan okupasi. Kita tidak pernah menghindar. Apa pun itu kita siap melakukan komunikasi. Kita terbuka," sambung Doni mengakhiri. (joenainggolan)
