 |
| Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abiyadi Sirega didampingi Gubsu Edy Rahmayadi menyerahkan penghargaan kepada Bupati diwakili Sekdakap Langkat, Amri,S.Sos,MAP. (foto:mm/ist) |
Penghargaan ini diterima Plt Bupati Langkat diwakili Sekdakab Langkat Amril S.Sos,MAP di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, di Medan.
Hal ini sesuai surat Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Nomor : B/0006/PC.01.04-02/I/2023 20 Januari 2023, serta Menindaklanjuti hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di 34 Pemerintah Daerah se Sumatera Utara Tahun 2022 sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 22 Desember 2022 di Jakarta.
Dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Kabupaten Langkat meraih peringkat kelima (5) tingkat Provinsi dengan katagori Kelas Tinggi jumlah nilai 87,8.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar menjelaskan, 10 besar nilai tertinggi se Indonesia secara langsung di undang untuk menerima sertifikat di Jakarta, dari 10 besar tersebut Provinsi Sumatera Utara mendapatkan peringkat ke 5 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.
Penilaian fokus pada pemeriksaan standar pelayanan publik merupakan ukuran baku yang wajib disediakan penyelenggara pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas-asas transparansi dan akuntabilitas.
Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, terdapat sanksi mulai dari sanksi pembebasan dari jabatan sampai dengan sanksi pembebasan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi kewajibannya menyediakan standar pelayanan publik yang layak.
Perwakilan Ombudsman RI Dadang S Suharmawijaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh daerah yang ada di Provinsi sumatra utara dapat berhadir di acara Penyerahan Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.
"Tentunya tugas utama kami menerima pengaduan-pengaduan masyarakat demi perbaikan pelayanan publik di daerah-daerah demi memberikan penilaian-penilaian serta meningkatkan perkembangan-perkembangan di Kabupaten/Kota yang saudara pimpin," sebutnya.
Hal ini untuk kemajuan yang sangat relatif bukan membanding-bandingkan namun meningkatkan kualitas demi kepatuhan dalam menjalani pelayanan publik kepada masyarakat.
"Namun kami sudah menghadap kepada bapak presiden dengan kinerja kami, beliau menugaskan agar nilai kepatuhan agar menjadi opini pelayanan publik seperti BPK yang bisa langsung turun untuk mengaudit. Namun tentu semua ini harus melengkapi persyaratan dan ketentuan yang berlaku," sebutnya.
Turut hadir mendampingi Sekdakb Langkat: Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setda Langkat Beni Sukmaria Ginting, S. Kom, M. AP, Kabid IKP Dinas Kominfo Langkat M.Faisal, SE,M.Ikom, Analis Kebijakan Ahli Muda Pelayanan Publik Organisasi dan Tata Laksana Setda Langkat Syafriansyah.
Dari penilaian terbagi menjadi 3 zona yakni Hijau, Kuning dan Merah, yakni:
ZONA HIJAU
- Bupati Deli Serdang
- Bupati Humbang Hasundutan
- Bupati Serdang Bedagai
- Walikota Tebing Tinggi
- Bupati Langkat
- Bupati Tapanuli Selatan
- Bupati Batu Bara
- Bupati Nias
- Bupati Pakpak Bharat
- Bupati Simalungun
- Bupati Dairi
- Bupati Padang Lawas Utara
- Walikota Medan
- Bupati Tapanuli Utara
- Bupati Labuhan Batu Utara
ZONA KUNING
- Bupati Samosir
- Bupati Nias Selatan
- Bupati Toba
- Bupati Asahan
- Walikota Padangsidimpuan
- Bupati Padang Lawas
- Bupati Karo
- Walikota Gunungsitoli
- Bupati Tapanuli Tengah
- Bupati Mandailing Natal
- Bupati Labuhan Batu
- Walikota Pematangsiantar
- Bupati Nias Barat
ZONA MERAH
- Bupati Labuhan Batu Selatan
- Walikota Sibolga
- Walikota Tanjung Balai
- Bupati Nias Utara
- Walikota Binjai. (mm/red)
