IMA Madina Imbau Kepsek dan Kades Batalkan Pembayaran Kalender

Salah satu kalender 2023 yang menimbulkan kegaduhan di Kabupaten Madina. (foto:mm/ist)

MADINA (MM) - DPP Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) memberi peringatan kepada kepala sekolah (Kasek) dan kepala desa (Kades) tentang pengadaan kalender tahun 2023. Pasalnya, karena ada dugaan pengadaan kalender ini mark up karena harga jual yang tidak wajar.

Sikap tegas ini disampaikan Ketua DPP IMA Madina, Abdul Khobir Batubara SH, Sabtu (18/2/2023).

Menurutnya, pengadaan kalender yang sudah dihimpun oleh IMA Madina baik di sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan serta di desa sudah menyalahi aturan. Sebab, izin dari pihak yang disangkut pautkan yakni Dinas Pendidikan dan PMD tidak pernah dikeluarkan.

"Di media sudah jelas kita baca, bahkan statemen Wakil Bupati dan Ketua DPRD Madina sudah ada, ditambah instansi terkait juga tidak mengakui keberadaan kalender itu. Sampai di sini, kan jelas, ada oknum-oknum yang bermain. Kades dan Kasek harus hati-hati, ini sudah termasuk mark up mengingat ijin yang tak jelas ditambah harga setinggi langit. Nanti bisa dipidana," jelasnya.

Khobir menjelaskan, penggunaan anggaran Dana Bos adalah untuk peningkatan belajar siswa dan siswi, juga dipergunakan oleh sekolah untuk membeli seluruh kebutuhan pembelajaran, seperti membangun sekolah, mengembangkan perpustakaan hingga meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

"Saya kira, kalender bukan termasuk dalam tupoksi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) batalkan saja daripada terseret kasus korupsi nantinya," ungkapnya.

Disebutkannya beberapa waktu lalu kepala kepala sekolah se- Madina baru saja melaksanakan uji kompetensi atau uji kelayakan, tentunya mereka sudah lebih paham tupoksi penggunaan Dana Bos itu.

Sesuai dengan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang penggunaan DD tahun 2023 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. 

IMA Madina sangat menyayangkan apabila hal-hal seperti ini terjadi, tentu dikhawatirkan akan memantik oknum-oknum lain yang bersifat sama untuk keuntungan pribadi.

"Akibatnya DD hanya akan dinikmati para kelompok sebagian orang yang mempunyai kepentingan pribadi. Untuk itu sebagai mahasiswa mewakili rekan-rekan IMA Madina berharap kepada pemerintah dan aparat hukum, umumnya untuk kita semua supaya sama-sama ikut mengawal Dana Bos dan Dana Desa," tutupnya. (fadli)