 |
| Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus. (foto/istimewa) |
Sebab dengan didampingi pihak Kejari Medan, Robi Barus meyakini bahwa Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) dapat dengan lebih mudah dalam menagih dan memproses pengembalian uang senilai Rp21 Miliar tersebut.
"Komisi I mendorong Kejari Medan untuk melakukan pendampingan hukum terhadap Pemko Medan, agar Pemko dapat lebih mudah dalam menagih uang proyek lampu pocong yang telah dibayarkan ke para kontraktor yang mengerjakannya. Mengingat uang yang ditagih cukup besar, yaitu Rp21 Miliar," ucap Robi, Jumat (19/5/2023).
Dikatakan Robi, upaya pendampingan hukum sangat dibutuhkan oleh Pemko Medan. Hal itu sebagai antisipasi terhadap kemungkinan adanya kontraktor 'nakal' yang enggan atau sengaja memperlambat proses pengembalian uang pengerjaan 'lampu pocong' yang merupakan bagian dari proyek penataan lanskap ruas jalan yang dianggarkan di P-APBD T.A 2022 tersebut.
"Saat mendampingi Pemko Medan, Kejari dapat memberikan pemahaman secara hukum kepada para kontraktor apabila mereka tidak mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Artinya, jaksa sebagai pengacara negara akan mengambil tindakan tegas berupa upaya hukum sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Kemudian, sambung Robi, keberadaan Kejari Medan dalam mendampingi Pemko Medan pada proses penagihan uang proyek tersebut adalah bentuk kolaborasi yang sangat penting, sehingga harus dilakukan.
"Kolaborasi seperti ini sangat kita butuhkan, apalagi dalam konteks menyelamatkan uang ataupun aset negara. Semakin cepat uang itu kembali, semakin cepat pula percepatan pembangunan Kota Medan bisa terealisasi," pungkasnya.
Seperti diketahui, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengumumkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan terhadap proyek pegerjaaan ‘lampu pocong’ yang merupakan bagian dari penataan lanskap 8 ruas jalan di Kota Medan pada tahun 2022 lalu. Hasilnya, proyek lampu pocong disebut proyek total lost ataupun proyek gagal.
Untuk itu, Bobby Nasution memerintahkan Dinas SDABMBK Kota Medan yang kini sebagai OPD yang menangani proyek penataan lanskap ruas jalan untuk menagih kembali semua uang yang telah dibayarkan kepada kontraktor.
"Untuk pengerjaan lampu pocong tersebut, memakan anggaran sekitar Rp25 miliar, yang sudah dibayarkan sebesar Rp21 miliar. Kita minta Dinas SDABMBK untuk melakukan penagihan menyeluruh, Rp21 miliar itu wajib dikembalikan," tegas Bobby. (Ahmad Rizal)
