 |
| GEMARAK Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.(foto/lingga) |
Surat terbuka ini berisi penolakan keras terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
Aliansi organisasi dan komunitas mahasiswa yang tergabung dalam GEMARAK menilai bahwa pemberian gelar kehormatan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998, serta sebuah tindakan politis yang berpotensi mengaburkan sejarah kelam bangsa dan menyakiti hati para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama rezim Orde Baru.
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Ketua MPR RI, serta Menteri Sosial RI, GEMARAK secara tegas menyatakan bahwa Soeharto bukanlah pahlawan, melainkan simbol represi, otoritarianisme, dan kekerasan negara.
“Langkah ini bukan sekadar keputusan administratif atau penghormatan simbolik. Ia adalah tindakan politis yang berpotensi mengkhianati nilai-nilai reformasi dan mencederai rasa keadilan bagi para korban,” tegas isi surat tersebut.
GEMARAK menyebut Soeharto sebagai simbol dari represi, otoritarianisme, dan kekerasan negara. Mereka menyoroti serangkaian pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, termasuk tragedi 1965–1966, Penembakan Misterius (Petrus), Pembantaian Talangsari, Tragedi Santa Cruz di Timor Leste, hingga penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi menjelang 1998.
Selain itu, GEMARAK menyoroti warisan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masif selama pemerintahan Orde Baru. Dalam laporan Transparency International tahun 2004, Soeharto disebut sebagai pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan korupsi mencapai USD 15–35 miliar.
“Rezim Orde Baru membangun sistem ekonomi-politik yang menguntungkan kroni-kroninya. Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berarti memutihkan sejarah dan mengkhianati cita-cita reformasi yang menuntut negara bersih dari KKN,” ujar Haikal Saragih salah satu perwakilan GEMARAK dalam pernyataannya.
Melalui surat terbuka ini, GEMARAK menyampaikan empat tuntutan utama:
- 1. Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Gelar Pahlawan Nasional menolak secara tegas dan permanen usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
- 2. Penghentian segala bentuk glorifikasi, rehabilitasi simbolik, atau pembelahan sejarah demi kepentingan politik terhadap tokoh-tokoh otoriter dan pelanggar HAM.
- 3. Komitmen penuh dan nyata dari negara untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk mengungkap kebenaran sejarah, mengadili pelaku, dan memulihkan hak-hak korban.
- 4. Pendidikan sejarah yang jujur dan berani, agar generasi mendatang tidak tumbuh dalam narasi manipulatif yang memutarbalikkan antara pelaku dan korban.
Surat terbuka ini didukung oleh puluhan organisasi mahasiswa dan komunitas dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (BEM UPNVJ), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Bergerak (UPNVJ Bergerak), Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO), Keluarga Mahasiswa Moestopo (KM Moestopo), Resistance, Front Aksi Mahasiswa Universitas Pamulang (FAM UNPAM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (GMNI UPNVJ), Kolektif Pohon Rindang Universitas Indraprasta PGRI (KPR Unindra), Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (BEM UMJ), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trilogi (BEM Trilogi), Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI Mendobrak (KBM Unindra Mendobrak), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas YARSI (BEM YARSI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul (BEM Esa Unggul), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI (BEM FIPPS Unindra).
Dengan membawa slogan “Reformasi Dikubur Mati, Milik Siapa Negara Ini?”, GEMARAK menutup aksi simboliknya dengan harapan agar pemerintah tidak melukai ingatan kolektif bangsa dan tidak mengkhianati keadilan bagi korban.(lingga nasution)
