 |
| Ketua KAUM, Mazwindra SH (kanan). (foto/ist) |
Ketua KAUM, Mazwindra SH, mengatakan berdasarkan data BPBD Sumut terdapat 21.496 KK atau 85.382 jiwa terdampak, 603 luka-luka, 226 meninggal dunia, dan 188 orang masih hilang di 17 kabupaten/kota. “Angka ini bukti nyata betapa buruknya kesiapsiagaan pemerintah,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Menurut Mazwindra, hingga hari ini distribusi bantuan dinilai belum merata, pendataan korban masih semrawut, koordinasi antarinstansi lemah, dan sebagian warga masih menunggu logistik dasar. Ia menilai respons pemerintah lamban dan tidak terorganisir.
KAUM menegaskan banjir yang terjadi bukan semata akibat fenomena alam. Kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, pelanggaran tata ruang, serta lemahnya pengawasan pemerintah disebut menjadi faktor utama yang memperparah bencana.
Di sejumlah posko, KAUM mencatat fasilitas sanitasi minim, pasokan air bersih terbatas, serta layanan kesehatan tidak memadai. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyintas dengan kondisi khusus disebut tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai standar. “Ini bentuk kegagalan struktural negara,” tegas Mazwindra.
Sikap Resmi KAUM:
- Menuntut pemerintah bertanggung jawab penuh atas kegagalan mitigasi, respons lamban, dan buruknya distribusi bantuan.
- Mendesak percepatan pendataan korban serta pencarian menyeluruh terhadap 188 korban hilang.
- Menuntut evaluasi total tata kelola lingkungan dan penegakan hukum atas kerusakan ekologi.
- Mendesak Presiden menetapkan bencana banjir Sumut sebagai Status Bencana Darurat Nasional.
- Mendorong pemulihan jangka panjang berbasis keadilan ekologis dan perlindungan sosial.
KAUM menegaskan bahwa keselamatan rakyat merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan secara nyata. Mereka mengingatkan bahwa bencana ini menjadi peringatan keras mengenai lemahnya kesiapsiagaan pemerintah.
“Tidak boleh ada lagi warga yang meninggal karena kelalaian. Negara harus hadir secara nyata sekarang juga,” tutup Mazwindra.(zek)
