 |
| Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede. (foto/ist) |
Pasalnya, beberapa lokasi usaha disinyalir membayar pajak tidak sesuai pendapatannya dan sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada tindakan tegas dari BAPENDA.
“Kita minta tahun 2026 ini semua pajak usaha itu sudah diperbaharui dan diverifikasi. Ini akan kita pertanyakan pada BAPENDA Medan nanti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP),” tegas Salomo, Selasa (13/1/2026).
Dijelaskan Salomo, beberapa lokasi usaha sudah direkomendasikan pihaknya kepada BAPENDA Medan untuk dilakukan verifikasi ulang. Beberapa diantaranya rumah biliar Run Out, Xana dan Draw Shoot.
“Rumah biliar itu sudah kita rekomendasikan sejak bulan Maret 2025 lalu, tapi realisasinya sampai akhir tahun kemarin belum ada. Kita ingin tahun 2026 ini harus sudah beres semuanya. Ini tidak boleh dibiarkan, karena jelas menjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan,” jelasnya.
Begitu juga dengan usaha restoran dan hiburan yang ada di Kota Medan, Salomo juga mendorong BAPENDA Medan segera bertindak tegas memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang masih berlindung dibalik izin lainnya.
“Dalam RDP kita dengan beberapa perwakilan restoran beberapa waktu lalu juga ditemukan ketidaksesuaian pajak. Tempat Hiburan Malam (THM) juga begitu, masih ada yang berlindung dibalik izin restoran. Semua itu sudah kita sampaikan kepada BAPENDA Medan untuk ditindaklanjuti. Kalau masih membandel silahkan ditindak. Siapa pun boleh berinvestasi di Kota Medan, tapi tetap harus mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.
Bendahara DPC Gerindra Kota Medan ini juga menyoroti adanya isu pembayaran pajak usaha lewat rekening pribadi oknum.
“Ini akan kita cari tahu kebenarannya. Jika memang terbukti, Wali Kota Medan harus menindaknya. Tidak dibenarkan seperti ini, berarti kan ada ‘permainan’. Petugas itu harusnya fokus untuk menaikkan PAD Kota Medan, bukan mencari keuntungan pribadi,” ketusnya.
Salomo menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kota Medan akan terus fokus pada pajak dan izin usaha yang ada di Kota Medan.
“Saya mendengar beberapa usaha sudah didatangi petugas BAPENDA Medan untuk ditongkrongi, itu kita apresiasi juga.
Namun saya ingatkan, jangan ada yang ‘bermain’ dalam urusan pajak ini. Kasus pajak yag diungkap KPK di Jakarta tidak menutup kemungkinan praktik itu juga terjadi di Kota Medan. Makanya jangan coba-coba berlaku curang, semua pihak akan mengawasi, terutama kami di Komisi III DPRD Medan,” pungkasnya.(Ahmad Rizal)
