 |
| Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution. (foto/ist) |
Dukungan tersebut disampaikan menyusul viralnya potongan video yang memperlihatkan Gubernur Sumatera Utara meninggalkan rapat virtual bersama sejumlah menteri koordinator. Dalam video tersebut, Bobby tampak kecewa karena alokasi anggaran R3P untuk Sumut hanya sebesar Rp 2,1 triliun dari total Rp 56 triliun yang dibagikan kepada tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Dalam keterangannya, Bobby menjelaskan bahwa data kebutuhan anggaran penanganan pascabencana diambil dari dokumen R3P masing-masing daerah yang telah disusun bersama kementerian/lembaga terkait, diverifikasi oleh BPS, dan dimasukkan ke Bappenas. Namun, dari total kebutuhan Sumut yang mencapai lebih dari Rp 30 triliun, alokasi yang diberikan dinilai sangat jauh dari proporsional.
Ketua Umum PB IMSU menilai sikap tegas Gubernur Sumut tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap masyarakat terdampak bencana.
“Kami mendukung penuh sikap Gubernur Sumatera Utara yang memperjuangkan hak daerah. Jika benar kebutuhan riil mencapai Rp 30 triliun lebih, maka alokasi Rp 2,1 triliun jelas tidak sebanding dengan dampak kerusakan dan jumlah korban,” ujar Lingga dalam pernyataan resminya.
Menurut Ketua Umum PB IMSU, pembagian anggaran seharusnya berbasis pada data objektif, termasuk jumlah korban, tingkat kerusakan infrastruktur, serta dampak sosial-ekonomi pascabencana. Sumatera Utara disebut sebagai salah satu daerah dengan korban dan kerusakan signifikan setelah Aceh, sehingga wajar apabila pemerintah daerah mempertanyakan dasar perhitungan distribusi anggaran tersebut.
Ketua Umum PB IMSU juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka secara transparan formula dan indikator pembagian anggaran Rp 56 triliun tersebut agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan antardaerah.
“Transparansi dan keadilan fiskal adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Pemerintah pusat perlu menjelaskan secara terbuka dasar pembagian anggaran tersebut agar polemik ini tidak berkembang menjadi distrust antara pusat dan daerah,” tegasnya.(nst)
