 |
| Firman Jaya Daeli bersama Muhibuddin, SH,MH. (foto/ist) |
Pertemuan berlangsung di Kantor Kejati Sumatera Barat, Kota Padang, pada Kamis (16/2/2026). Diskusi tersebut menitikberatkan pada penguatan supremasi hukum, penegakan keadilan, serta pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi dan kebudayaan.
Muhibuddin diketahui baru saja mendapat promosi dari Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, untuk menjabat sebagai Kajati Sumatera Utara (Kajati Sumut). Ia menggantikan pejabat sebelumnya dan memiliki rekam jejak panjang di bidang penegakan hukum.
Sebelum menjabat Kajati Sumbar, Muhibuddin pernah menduduki sejumlah posisi strategis, antara lain Wakil Kajati Aceh, Pelaksana Tugas Kajati Aceh, hingga Direktur Pelanggaran HAM Berat pada JAM Pidsus Kejaksaan Agung. Ia juga pernah berkiprah sebagai penyidik dan penuntut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Atase Hukum di Kedutaan Besar RI untuk Arab Saudi.
Firman Jaya Daeli menilai kepemimpinan Muhibuddin mencerminkan kualitas dan integritas yang kuat dalam membangun sistem penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.
“Pengalaman dan kematangan beliau menjadi modal penting dalam memperkuat pembangunan negara hukum serta supremasi hukum yang berkeadilan,” ujar Firman.
Selain bertemu Kajati Sumbar, Firman juga berdiskusi dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, bersama jajaran peneliti dan aktivis Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO).
Diskusi yang berlangsung di lingkungan Universitas Andalas ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari sistem konstitusi, pembangunan demokrasi, supremasi hukum, hingga penegakan hak asasi manusia (HAM).
PUSaKO sendiri dikenal sebagai salah satu pusat kajian konstitusi terkemuka di Indonesia yang pernah dipimpin tokoh-tokoh nasional seperti Saldi Isra dan Feri Amsari.
Selama berada di Sumatera Barat, Firman juga dijadwalkan bertemu Rektor Universitas Andalas, Eva Yonnedi, serta berdialog dengan berbagai kalangan, termasuk profesional, akademisi, aktivis, jurnalis, hingga organisasi kemahasiswaan.
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam mendorong kemajuan masyarakat, daerah, dan pembangunan nasional berbasis nilai kebangsaan.
Dalam rangkaian kunjungannya, Firman turut mengunjungi Museum Adityawarman, salah satu pusat pelestarian sejarah dan kebudayaan di Sumatera Barat.
Museum ini menyimpan berbagai koleksi cagar budaya bernilai tinggi yang mencerminkan perjalanan peradaban, nilai kemanusiaan, serta identitas kebangsaan Indonesia.
Kunjungan tersebut menjadi refleksi penting bahwa pembangunan peradaban bangsa tidak hanya bertumpu pada aspek hukum dan demokrasi, tetapi juga pada kekuatan budaya dan sejarah sebagai fondasi utama.
Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam membangun Indonesia yang berlandaskan konstitusi, supremasi hukum, serta nilai-nilai kebudayaan yang kuat. (davis)
