 |
| Demo Gembara di Kantor Desa Lubuk Cuik Memanas. (foto/ist) |
Aksi yang dipimpin Koordinator Gembara M Salim bersama Koordinator Lapangan Wan Indris itu diikuti sekitar seratus warga. Massa mendatangi Kantor Desa Lubuk Cuik untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pengelolaan BUMDes, aset desa, hingga polemik di tubuh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam orasinya, massa mempertanyakan dugaan tunggakan BUMDes kepada penyedia pupuk dan pestisida senilai Rp42.668.000 pada tahun 2025. Mereka menilai pengelolaan hutang tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan diduga tanpa musyawarah bersama masyarakat maupun pengurus secara menyeluruh.
“Kami meminta adanya audit serta penjelasan secara terbuka terkait penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban hutang BUMDes tersebut,” tegas M Salim di hadapan massa aksi.
Selain persoalan hutang, massa juga menyoroti keberadaan aset desa berupa sound system karaoke yang disebut berada di rumah seorang pengusaha pupuk bernama Alberto. Warga meminta pemerintah desa menjelaskan dasar penempatan aset tersebut serta mempertanyakan administrasi penggunaan aset desa oleh pihak ketiga.
Keberadaan mobil ambulans desa yang terparkir di rumah Alberto Sitinjak turut dipersoalkan. Massa mempertanyakan alasan kendaraan pelayanan masyarakat itu tidak berada di kantor desa dan meminta penjelasan terkait pengawasan serta operasional kendaraan tersebut.
Tidak hanya itu, Gembara juga menyinggung konflik internal KDMP Desa Lubuk Cuik. Massa menyoroti pengunduran diri Ketua KDMP sebelumnya, Welas Hari, yang disebut merasa tertekan akibat persoalan internal koperasi.
Menurut Salim, dalam rapat koperasi sempat muncul permintaan agar ketua menyerahkan sertifikat pribadi sebagai jaminan permodalan koperasi. Massa menduga terdapat penyimpangan arah pengelolaan koperasi yang menguntungkan kelompok tertentu.
Gembara menilai Penjabat (Pj) Kepala Desa Lubuk Cuik kurang maksimal menjalankan fungsi pembinaan dan penyelesaian konflik di tingkat desa. Karena itu, mereka meminta Inspektorat dan aparat penegak hukum turun melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDes, aset desa, dan KDMP.
Situasi sempat memanas ketika sejumlah ibu-ibu mempertanyakan keterlibatan mahasiswa dalam persoalan desa. Adu argumen antarwarga dan massa aksi nyaris memicu kericuhan sebelum akhirnya diredam personel kepolisian.
Kapolsek Lima Puluh AKP Salomo Sagala bersama anggota turun langsung menenangkan kedua belah pihak agar situasi tetap kondusif.
Menanggapi tuntutan massa, Pj Kepala Desa Lubuk Cuik MY Daulay memberikan penjelasan terkait sejumlah persoalan yang dipersoalkan warga.
Ia menyebut sound system karaoke yang berada di rumah Alberto dijadikan jaminan atas hutang pupuk dan pestisida BUMDes kepada pihak penyalur pupuk.
Sementara ambulans desa ditempatkan di lokasi tersebut karena digunakan sebagai kantor KDMP. Namun operasional ambulans masih menunggu arahan dari Bidang Aset BKAD Kabupaten Batu Bara.
Ketua BUMDes Lubuk Cuik, Iswahyudi, menjelaskan dana desa dan hutang pupuk digunakan untuk pengelolaan tanaman cabai merah seluas 20 rante. Namun usaha tersebut gagal panen akibat banjir sehingga hasil penjualan hanya sekitar Rp5 juta dan digunakan untuk mencicil hutang pupuk serta pestisida.
“Kerugian terjadi karena tanaman cabai terendam banjir. Hasil penjualan hanya cukup untuk mencicil sebagian hutang,” ujar Iswahyudi.
Meski demikian, bendahara BUMDes yang disebut lebih mengetahui kondisi keuangan secara rinci tidak hadir hingga aksi berakhir.
Setelah dilakukan musyawarah antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, KDMP, dan tokoh masyarakat, akhirnya disepakati seluruh persoalan akan diselesaikan paling lambat dalam waktu satu minggu. (zein)
