 |
| Para peserta yang menghadiri sosialisasi GERMAS saat pembagian nasi kotak sekitar kurang lebih pukul 14.20 WIB dan pengganti transport, (foto/mm: Abednego Manalu) |
Pantauan medanmerdeka.com di lokasi, acara berlangsung di GOR Badminton Abe Hotel, Jalan Sadar, Kelurahan Lobusiregar, tersebut dihadiri sekitar 250 peserta, dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan (Dinkes), sementara Sihar PH Sitorus memberikan sambutan dan arahan melalui sambungan Zoom.
Ironisnya, kegiatan yang mengusung tema hidup sehat justru dikeluhkan peserta karena waktu makan siang yang dinilai terlambat. Sejumlah peserta mengaku harus menunggu hingga sekitar pukul 14.20 WIB untuk mendapatkan makanan.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan peserta, terutama mereka yang telah mengikuti kegiatan sejak awal dimulainya. Beberapa warga menilai keterlambatan penyediaan konsumsi bertolak belakang dengan semangat kesehatan yang sedang disosialisasikan.
“Kalau bicara pola hidup sehat, tentu kebutuhan dasar seperti makan tepat waktu juga penting diperhatikan. Banyak peserta yang sudah mengeluhkan lapar sebelum makanan dibagikan,” ungkap salah seorang peserta.
Tak hanya soal keterlambatan konsumsi, mekanisme pembagian makanan juga menjadi sorotan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, peserta dipanggil satu per satu berdasarkan data KTP yang sebelumnya dikumpulkan panitia. Setelah menerima makanan, peserta diarahkan keluar ruangan untuk menerima uang transportasi.
Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena menyebabkan peserta berhamburan dan makan di berbagai lokasi tanpa pengaturan yang tertib. Akibatnya, suasana kegiatan yang semula berlangsung formal berubah menjadi tidak terorganisir.
Keluhan lain muncul terkait proses penandatanganan daftar hadir dan penerimaan biaya transportasi. Salah seorang peserta berinisial TL mengaku merasa janggal karena nominal uang transport yang tercantum dalam dokumen disebut tidak terlihat secara jelas saat peserta diminta menandatangani berkas.
Menurut pengakuan TL, setelah mencermati dokumen tersebut, ia menemukan nominal yang tertulis sebesar Rp150.000. Namun saat uang transport dibagikan, peserta hanya menerima Rp100.000.
“Saya sempat melihat angka yang tertulis di lembar yang ditandatangani itu Rp150 ribu. Tapi bagian nominalnya ditutupi dan dilipat. Setelah menerima uang, ternyata yang diberikan Rp100 ribu,” ujar TL kepada medanmerdeka.com.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan peserta mengenai transparansi administrasi kegiatan. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan resmi dari pihak panitia terkait perbedaan nominal yang dikeluhkan peserta.
Sejumlah warga yang hadir mengaku menyayangkan berbagai persoalan yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Mereka menilai kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dikaitkan dengan Sihar PH Sitorus di wilayah Siborongborong umumnya berjalan lancar dan tertata baik.
Karena itu, peserta menduga persoalan yang muncul kali ini lebih disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan manajemen panitia pelaksana di lapangan.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Tapanuli Utara Sihar Sitorus Centre (SSC), Ricky Siahaan, dikonfirmasi wartawan di lokasi kegiatan disebut tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui pesan seluler hingga berita ini diterbitkan juga belum memperoleh tanggapan.
Masyarakat berharap penyelenggara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan serupa ke depan. Mereka meminta panitia lebih profesional dan transparan agar kegiatan yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tidak justru menimbulkan kekecewaan serta mencoreng citra pihak yang menjadi penyelenggara kegiatan. (Abednego Manalu)
