 |
| Ketua BEM KSI Riau, Gabriel Marcelino. (foto/ist) |
Menurut Gabriel Marcelino, praktik pembelian TBS di bawah harga resmi merupakan tindakan yang sangat merugikan petani kelapa sawit, khususnya petani swadaya yang menggantungkan penghasilan dan keberlangsungan ekonomi keluarganya dari sektor perkebunan sawit.
"Sebagai salah satu provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, Riau harus menjadi contoh dalam menciptakan tata niaga sawit yang adil dan berpihak kepada petani. Kami menerima berbagai informasi dan keluhan dari masyarakat terkait adanya PKS yang membeli hasil panen petani di bawah harga yang telah ditetapkan. Praktik seperti ini tidak boleh dibiarkan karena sangat merugikan petani dan mengancam kesejahteraan masyarakat," ujar Gabriel Marcelino, Senin kemarin.
BEM KSI Wilayah Riau menilai bahwa apabila praktik tersebut terus terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara luas. Menurunnya pendapatan petani akan berdampak pada daya beli masyarakat pedesaan, perlambatan aktivitas ekonomi lokal, serta meningkatnya kesenjangan sosial.
"Kami khawatir apabila persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti, maka akan menimbulkan gejolak ekonomi di tingkat masyarakat. Ketika petani tidak memperoleh harga yang layak atas hasil panennya, maka roda perekonomian daerah ikut terdampak. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan," lanjutnya.
Gabriel Marcelino menegaskan bahwa stabilitas ekonomi daerah merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk memastikan seluruh pelaku usaha perkebunan menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Kesejahteraan petani adalah bagian dari fondasi stabilitas daerah. Apabila ketidakadilan ekonomi terus terjadi dan dibiarkan berlarut-larut, maka berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas politik, baik di Provinsi Riau maupun secara nasional. Karena itu kami meminta Polda Riau untuk melakukan pengawasan, investigasi, dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti merugikan petani," tegas Gabriel.
Selain itu, BEM KSI Wilayah Riau juga mendorong pemerintah daerah bersama dinas terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga kelapa sawit, memperkuat pengawasan terhadap PKS, serta menjamin harga TBS yang diterima petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional, BEM KSI Wilayah Riau menyatakan akan terus mengawal aspirasi petani sawit serta mendorong terciptanya tata kelola industri kelapa sawit yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.
"Petani yang sejahtera adalah fondasi ekonomi daerah yang kuat. Karena itu, setiap bentuk praktik yang merugikan petani harus ditindak tegas demi menjaga keadilan ekonomi, stabilitas sosial, serta ketahanan nasional". (lingga)
