 |
| Rapat koordinasi penanganan banjir areal pertanian di Batu Bara bersama di Dinas PSDA Sumut dan BWS di Medan. (foto/ist) |
Banjir tersebut terjadi setelah adanya pengalihan debit air dari Sungai Dalu-Dalu ke Sungai Gambus. Genangan dilaporkan berdampak terhadap sekitar 150 hektare lahan pertanian serta permukiman warga di sejumlah dusun.
Langkah penanganan dibahas dalam pertemuan antara Komisi IV DPRD Batu Bara, kelompok tani, Pemerintah Desa Gambus Laut dan Desa Kuala Indah, Dinas PUPR Batu Bara, rekanan dan konsultan proyek Bendung Sidalu-Dalu dengan Dinas PSDA Sumut, UPTD PSDA Bah Bolon dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara di Medan, Senin (10/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Kepala UPTD PSDA Bah Bolon, Syahrial Efendi, meminta rekanan dan konsultan proyek segera melakukan langkah penanganan di lapangan.
Tiga langkah darurat yang disiapkan meliputi normalisasi, rekayasa aliran air, serta pemasangan sheet pile atau sandbag pada titik-titik tertentu yang dinilai diperlukan untuk mengendalikan dan mengarahkan aliran air.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batu Bara, Ismar Komri, mengatakan tindakan tersebut diminta segera dilaksanakan untuk mengurangi genangan yang berdampak terhadap masyarakat.
“Tiga rekanan dipanggil dan diperintahkan supaya melakukan tindakan nyata berupa normalisasi dan rekayasa aliran air, termasuk pemasangan sheet pile atau sandbag pada titik yang diperlukan,” kata Ismar, Senin (10/8/2026).
Menurut Ismar, rekayasa aliran tersebut diharapkan dapat mengurangi genangan sekitar 20 hingga 30 persen pada tahap awal.
“Secepatnya dilakukan. Paling tidak genangan air bisa berkurang 20 sampai 30 persen. Dua atau tiga hari ini PSDA akan turun lagi ke lokasi untuk melihat hasil rekayasa aliran air,” ujarnya.
PSDA Sumut bersama perwakilan BWS Sumatera Utara dan tim dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara dijadwalkan kembali meninjau lokasi pada Rabu (12/8/2026) untuk mengevaluasi hasil penanganan.
Ketua Kelompok Tani Desa Gambus Laut, Pandapotan Gultom, mengatakan genangan telah berdampak terhadap sekitar 150 hektare lahan pertanian.
Dari luasan tersebut, sekitar 60 hektare merupakan lahan tanaman cabai, sedangkan 90 hektare lainnya ditanami padi.
“Akibat terendamnya sekitar 150 hektare areal pertanian cabai dan padi, petani mengalami kerugian karena tanaman rusak dan berpotensi gagal panen,” kata Pandapotan.
Ismar mengatakan dampak banjir tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga warga yang tinggal di Dusun VI, VII dan VIII Desa Gambus Laut.
Ia menyebut kerugian petani diperkirakan mencapai miliaran rupiah, meski angka tersebut masih perlu dihitung dan diverifikasi lebih lanjut oleh pihak terkait.
Selain penanganan darurat, DPRD Batu Bara meminta pemerintah memperhatikan pemulihan masyarakat yang terdampak banjir.
Ismar mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penggunaan anggaran yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Ia juga meminta hasil pertemuan tersebut disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution agar pemerintah provinsi dapat mempertimbangkan dukungan bagi warga terdampak di Desa Gambus Laut dan wilayah lainnya.
“Bagaimana notulen rapat hari ini disampaikan kepada Pak Gubernur. Kami berharap anggaran yang tersedia sesuai ketentuan dapat diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir,” ujarnya.
Menurut Ismar, penanganan banjir juga membutuhkan solusi jangka panjang. Dinas PUPR Batu Bara bersama PSDA Sumut dan BWS Sumatera Utara diminta menyusun kajian teknis serta desain rekayasa pengendalian aliran air agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Lintas sektor harus mencari solusi permanen. Perlu perencanaan yang matang dan desain engineering detail (DED) untuk menyelesaikan persoalan banjir ini,” katanya.
Ia berharap petani yang mengalami gagal panen dapat memperoleh bantuan melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PSDA dan BWS Sumatera Utara.
Ismar menambahkan, persoalan banjir di kawasan Gambus Laut disebut telah berlangsung dalam dua tahun terakhir dan menyebabkan petani mengalami gagal panen hingga tiga musim.
“Kita berharap pemerintah hadir untuk pemulihan masyarakat, baik setelah tanggap darurat maupun pada tahap pemulihan. Bukan hanya mengatasi genangan, tetapi juga memperhatikan dampak yang dialami petani dan warga,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Batu Bara M Safii, Wakil Ketua DPRD Batu Bara Tengku Rodial, serta anggota Komisi IV DPRD Batu Bara Ismar Komri, Jalasmar Sitinjak, Suriadi dan Safii.
Hadir pula Kepala Dinas PUPR Batu Bara Budi Sinaga, Ketua Kelompok Tani Desa Gambus Laut Pandapotan Gultom, perangkat Desa Gambus Laut dan Desa Kuala Indah.
Dari pihak PSDA Sumut hadir Kepala UPTD PSDA Bah Bolon Syahrial Efendi beserta jajaran bidang perencanaan. Perwakilan BWS Sumatera Utara juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.(zein)
