JAKARTA – Lembaga riset politik dan kebijakan publik IndexPolitica Indonesia merilis hasil evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam penelitian tersebut, IndexPolitica menegaskan bahwa penilaian yang dilakukan bukan untuk mengukur popularitas menteri, melainkan kinerja berdasarkan output, outcome, implementasi kebijakan, serta dampak yang dapat diverifikasi.
Founder sekaligus peneliti senior IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, mengatakan penelitian tersebut menggunakan pendekatan Evidence-Based Government Performance Evaluation dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA), bukan survei opini publik dengan metode Multi Stage Random Sampling.
"Yang kami ukur adalah kinerja, bukan popularitas. Menteri yang sering diberitakan belum tentu menteri dengan kinerja terbaik. Sebaliknya, menteri yang tidak terlalu populer dapat memiliki kinerja yang sangat baik apabila mampu menghasilkan output dan outcome kebijakan yang terukur," kata Denny.
Menurut IndexPolitica, popularitas dan kinerja merupakan dua hal yang berbeda. Popularitas berkaitan dengan tingkat pengenalan publik, eksposur media, persepsi masyarakat, pemberitaan, hingga tingkat keterkenalan seorang pejabat.
Sementara itu, kinerja dinilai dari kemampuan menteri menjalankan mandat kementerian, menghasilkan kebijakan, melaksanakan program, mencapai target, serta menciptakan dampak yang dapat diverifikasi.
"Popularitas adalah persepsi. Kinerja adalah delivery. Karena itu, keduanya tidak boleh dicampur dalam satu indikator," ujar Denny.
IndexPolitica menilai pengukuran kinerja menteri hanya berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat berpotensi menimbulkan bias. Sebab, persepsi publik dapat dipengaruhi oleh eksposur media, isu politik, figur, dan popularitas personal.
Sebaliknya, penelitian tersebut berupaya menjawab sejumlah pertanyaan mengenai apa yang telah dikerjakan kementerian, sejauh mana target tercapai, bagaimana implementasi kebijakan dilakukan, serta apa dampak yang dapat dibuktikan.
Dalam evaluasinya, IndexPolitica menggunakan sejumlah dokumen, data kinerja pemerintah, statistik resmi, evaluasi implementasi kebijakan, analisis outcome, serta penilaian efektivitas kebijakan.
Penilaian dilakukan melalui enam dimensi utama dengan total bobot 100 persen. Pertama, Policy Output dengan bobot 20 persen untuk mengukur produk dan hasil langsung yang dihasilkan kementerian.
Kedua, Policy Outcome dengan bobot 25 persen untuk mengukur perubahan atau hasil substantif yang muncul sebagai konsekuensi kebijakan.
Ketiga, Implementation Effectiveness sebesar 20 persen untuk menilai kemampuan kementerian menerjemahkan kebijakan menjadi program yang berjalan.
Keempat, Public and Economic Impact sebesar 15 persen untuk mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat, perekonomian, pelayanan publik, maupun sektor yang menjadi tanggung jawab kementerian.
Kelima, Policy Innovation sebesar 10 persen yang mengukur inovasi, reformasi, digitalisasi, simplifikasi, dan pendekatan baru dalam penyelenggaraan kebijakan.
Keenam, Intergovernmental Coordination sebesar 10 persen untuk menilai kemampuan koordinasi dengan kementerian lain, pemerintah daerah, serta institusi terkait.
Denny mengatakan data yang digunakan dalam penelitian antara lain berasal dari dokumen dan laporan resmi pemerintah serta statistik sektoral. Dengan demikian, survei kepuasan publik tidak menjadi basis utama penilaian.
"Metodologi ini memungkinkan kami membedakan antara kementerian yang menghasilkan banyak pemberitaan dengan kementerian yang benar-benar menghasilkan perubahan kebijakan dan output yang terukur," jelasnya.
10 Menteri dengan Kinerja Terbaik
Berdasarkan IndexPolitica Government Performance Assessment, berikut 10 menteri dengan skor kinerja tertinggi:
- Andi Amran Sulaiman Pertanian 91
- Rosan Perkasa Roeslani Investasi dan Hilirisasi 89
- Purbaya Yudhi Sadewa Keuangan 87
- Abdul Mu'ti Pendidikan Dasar dan Menengah 86
- Budi Gunadi Sadikin Kesehatan 85
- Agus Harimurti Yudhoyono Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 83
- Maruarar Sirait Perumahan dan Kawasan Permukiman 82
- Airlangga Hartarto Perekonomian 81
- Yassierli Ketenagakerjaan 79
- Dudy Purwagandhi Perhubungan 77
IndexPolitica menyebut kelompok dengan kinerja tertinggi umumnya memiliki program dengan indikator output dan outcome yang relatif jelas serta dapat diverifikasi melalui data sektoral.
Sektor pangan, investasi, fiskal, pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan dinilai memiliki sejumlah parameter yang dapat diukur, mulai dari produksi dan investasi hingga realisasi program, cakupan layanan, pembangunan fisik, serta indikator sektoral lainnya.
Sebagai contoh, Kementerian Pertanian memiliki indikator seperti produksi pangan, stok, dan produktivitas. Kementerian Investasi memiliki indikator berupa realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja. Sementara sektor pendidikan dan kesehatan dapat dilihat dari cakupan program serta peningkatan layanan.
10 Menteri dengan Performance Gap Terbesar
Selain daftar kinerja tertinggi, IndexPolitica juga mengidentifikasi 10 kementerian dengan performance gap relatif terbesar.
Istilah tersebut merujuk pada kesenjangan antara besarnya mandat dan ekspektasi kebijakan dengan output maupun outcome yang dinilai dapat diverifikasi hingga periode penelitian.
Berikut daftarnya:
- Natalius Pigai Hak Asasi Manusia 56
- Dody Hanggodo Pekerjaan Umum 59
- Raja Juli Antoni Kehutanan 61
- Widiyanti Putri Wardhana Pariwisata 62
- Yandri Susanto Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 63
- Wihaji Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 64
- Arifatul Choiri Fauzi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 65
- Maman Abdurrahman UMKM 66
- Teuku Riefky Harsya Ekonomi Kreatif 67
- Ferry Joko Yuliantono Koperasi 68
IndexPolitica menegaskan bahwa masuk dalam kelompok performance gap tidak serta-merta berarti seorang menteri tidak bekerja atau tidak memiliki program.
"Ini bukan daftar menteri baik dan menteri buruk secara personal. Ini adalah pengukuran terhadap tingkat pencapaian mandat kementerian dibandingkan dengan output dan outcome yang dapat diverifikasi," kata Denny.
IndexPolitica menilai salah satu persoalan dalam evaluasi pemerintahan adalah kecenderungan mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah program yang dilaksanakan, bukan dampak yang dihasilkan.
Karena itu, policy outcome mendapat bobot terbesar dalam penelitian tersebut, yakni 25 persen.
Sebagai contoh, banyaknya peserta sebuah program kesehatan tidak otomatis menunjukkan keberhasilan program. Evaluasi perlu melihat apakah pemeriksaan menghasilkan deteksi penyakit, apakah pasien mendapatkan tindak lanjut, dan apakah terdapat perbaikan indikator kesehatan.
Hal serupa berlaku dalam pembangunan perumahan. Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga apakah rumah tersebut dihuni, terjangkau, memenuhi standar kelayakan, dan berkontribusi mengurangi persoalan perumahan.
"Output menunjukkan apa yang dilakukan pemerintah. Outcome menunjukkan apakah tindakan pemerintah tersebut menghasilkan perubahan. Bagi kami, outcome jauh lebih penting," pungkas Denny Charter.(mm/rel)
