 |
| Ketua Komisi I DPRD Batu Bara, Darius. (foto/ist) |
Kritik tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Batu Bara, Darius, menanggapi kebijakan penghentian bansos bagi KPM yang memiliki anggota keluarga terindikasi terlibat judol, Senin (7/9/2026).
Darius menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik judi online di Indonesia.
Namun, ia menilai penghentian bansos terhadap seluruh keluarga hanya karena salah satu anggotanya terindikasi terlibat judol berpotensi merugikan anggota keluarga lainnya yang tidak terlibat.
"Harus diingat, bila ada indikasi salah seorang anggota dalam keluarga penerima bansos terlibat judol, tidak etis bila data seluruh keluarga dihapus dari penerima bansos," tegas Darius. Pernyataan tersebut turut dibenarkan anggota Komisi I DPRD Batu Bara lainnya, Amirtan dan Rusli.
Mantan advokat itu mempertanyakan kebijakan Kementerian Sosial yang menjadikan keterlibatan salah satu anggota keluarga dalam transaksi judol sebagai dasar penghentian bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat.
Dikonfirmasi di ruang Komisi I DPRD Batu Bara, Darius mengatakan persoalan tersebut semestinya dilihat secara hukum, moral, dan sosial. Menurut dia, kepala keluarga maupun anggota keluarga lain yang tidak terlibat tidak seharusnya ikut menanggung konsekuensi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota keluarganya.
"Seharusnya anggota keluarga yang terindikasi terlibat judol diproses sesuai ketentuan hukum. Jangan justru seluruh keluarga dicoret dari penerima bansos," ujarnya.
Darius menilai pemberantasan judi online harus dilakukan dengan menyasar sumber dan jaringan peredarannya. Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama kepolisian lebih proaktif memblokir dan memberantas aplikasi maupun platform yang digunakan untuk praktik judol. "Yang harus dibasmi itu judol. Komdigi dan kepolisian diminta proaktif memberantas aplikasi judol ini," katanya.
Menurut Darius, apabila akses terhadap aplikasi dan platform judi online dapat ditutup secara maksimal, potensi masyarakat untuk mengakses dan memainkan judi online juga dapat ditekan.
"Pemerintah harus memastikan seluruh aplikasi judol diblokir. Tidak adil bila akibat keterlibatan satu anggota keluarga dalam judol, bansos seluruh keluarga dihentikan. Kasihan keluarga miskin yang ikut terdampak," pungkasnya.(zein)
