Target APBD Batu Bara Naik Rp15,7 Miliar, Kemiskinan dan Pengangguran 2027 Masih di Atas Nasional

Kantor DPRD Batu Bara, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Limapuluh Kota, Batu Bara. (foto/ist)

BATU BARA — Target pendapatan daerah Kabupaten Batu Bara dalam KUA-PPAS Rancangan APBD 2027 naik Rp15,7 miliar menjadi Rp1,174 triliun. Di tengah kenaikan target pendapatan tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan kemiskinan dan pengangguran yang diproyeksikan berada di atas target nasional.

Kenaikan target pendapatan itu disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batu Bara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan KUA-PPAS Rancangan APBD 2027. Target pendapatan ditetapkan Rp1.174.991.794.559, naik Rp15.734.300.000 dari proyeksi awal sekitar Rp1,159 triliun.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Batu Bara, Senin (7/9/2026). Tambahan pendapatan diproyeksikan bersumber dari transfer pemerintah pusat, sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mengalami perubahan meski sebelumnya Pansus PAD DPRD menemukan potensi peningkatan PAD.

Di sisi belanja, KUA-PPAS 2027 memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp1.180.579.510.087. Kenaikan terutama terjadi pada belanja operasi, sedangkan belanja modal disesuaikan turun sekitar Rp990 juta. Dengan struktur tersebut, rancangan APBD 2027 masih mencatat defisit sekitar Rp5,587 miliar.

Untuk menutup defisit tersebut, pembiayaan daerah disepakati tetap Rp30 miliar. Pembiayaan diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026, dengan alokasi antara lain untuk menutup defisit, penyertaan modal daerah Rp11,5 miliar, serta pembayaran pembiayaan utang daerah sekitar Rp12,912 miliar.

Namun, persoalan Batu Bara tidak hanya terkait struktur pendapatan dan belanja daerah. Dalam asumsi dasar ekonomi makro KUA-PPAS 2027, tingkat kemiskinan Batu Bara diproyeksikan berada pada kisaran 7,82–9,34 persen, lebih tinggi dibandingkan target Sumatera Utara sebesar 6,84–7,04 persen dan nasional 6,0–6,5 persen.

Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Batu Bara menargetkan TPT pada kisaran 5,01–5,38 persen, sama dengan kisaran target Sumatera Utara, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 4,30–4,87 persen.

Target pertumbuhan ekonomi Batu Bara 2027 juga dipatok sebesar 4,54–5,00 persen, lebih rendah dibandingkan target Sumatera Utara 5,0–5,6 persen dan nasional 5,8–6,50 persen. Kondisi tersebut menunjukkan tantangan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekaligus mampu menekan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.

Meski demikian, indikator pemerataan menunjukkan target yang relatif lebih baik. Rasio Gini Batu Bara ditargetkan sebesar 0,250–0,252, lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara 0,283–0,300 dan nasional 0,362–0,367. Semakin rendah rasio Gini, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan yang tercermin dari indikator tersebut.

Banggar DPRD Batu Bara pun merekomendasikan optimalisasi sumber-sumber PAD serta penyusunan program yang terukur untuk mendukung pencapaian target ekonomi makro. DPRD juga meminta tim inti TAPD hadir secara lengkap dalam pembahasan anggaran agar proses pembahasan dan pengambilan keputusan berjalan efektif.

Selain itu, Banggar mendorong penguatan anggaran kebencanaan untuk mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. DPRD juga merekomendasikan tambahan anggaran Rp500 juta untuk Dinas Komunikasi dan Informatika serta Rp7 miliar untuk Perumda Tirta Tanjung sebagai tambahan modal atau subsidi pelayanan air minum.

Dengan demikian, KUA-PPAS Rancangan APBD Batu Bara 2027 mencatat target pendapatan Rp1,174 triliun, belanja Rp1,180 triliun, dan pembiayaan Rp30 miliar. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan pendapat akhir fraksi sebelum pengambilan keputusan terhadap Rancangan APBD 2027.(zein)