Masiswa Desak Bupati Madina Bekukan PT SMGP

Sebarkan:

MADINA - Aliansi Mahasiswa Bersatu Mandailing Natal (Madina) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati, Kamis (24/3/2022).

Mahasiswa mendesak Bupati Madina agar segera membekukan PT SMGP di karenakan sudah banyak menelan korban akibat kelalaian.

Mahasiswa yang datang dengan jumlah puluhan orang ini sempat terlihat aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian, dan meminta Wakil Bupati Atika Azmi Utammi datang menemui mereka. 

Sekretaris Daerah Gozali Pulungan yang datang menemui mahasiswa menjelaskan bahwa Wakil Bupati Madina sedang berada di luar daerah seraya menunjukkan SPT nya. "Ibu Wakil Bupati saat ini sedang berada diluar daerah, ini SPT nya," kata Gozali.

Dengan jawaban tersebut mahasiswa tidak percaya, dan menyebutkan bahwa mereka masih melihat makan siang.

"Tadi siang kami masih melihat Wakil Bupati makan siang di salah satu rumah makan, sampaikan kepada Wakil Bupati jangan jadi penghianat dan suka berbohong," tegas Ahmad Hidayat selaku kordinator aksi.

Terkait dengan tuntuan mahasiswa tentang PT SMGP Sekda menyebutkan bahwa izinnya dari pemerintah pusat, dan daerah tidak berwenang membekukan perusahaan tersebut.

"Daerah tidak berwenang membekukan PT SMGP kecuali memberikan rekomendasi berdasarkan hasil rapat dengan forkopimda, dan investigasi," kata Gozali. 

Selain itu Sekda menjelaskan terkait investigasi atas insiden yang terjadi beberapa waktu lalu hasilnya sudah diserahkan kepada Dirjen EBTKE

Berikut tuntutan mahasiswa terhadap PT SMGP:

  • Menuntut Bupati Madina agar segera membekukan PT SMGP di karenakan sudah banyak menelan korban akibat kelalaian.
  • Menuntut Bupati agar bertanggung jawab atas kejadian yang merugikan masyarakat dan memberi penjelasan atas ketidak ketidak adanya kredibilitasnya ketua tim investigasi untuk melakukan pemantauan terkait kebocoran gas di karenakan sama sekali kami menilai tidak mempunyai kapasitas dalam melakukan pengawalan
  • Menuntut bupati madina agar tidak bermain mata dengan pihak PT SMGP karena kami menilai sampai saat ini PT SMGP tidak mempunyai manfaat terhadap masyarakat, terlebih kepada masyarakat Madina sesuai dengan UUD perseroan yang telah ditetapkan
  • Menuntut DPRD Madina agar memperketat UDD tentang PT di daerah agar tidak sembarangan masuk ke wilayah Madina karena kami menduga PT SMGP tidak bertanggung jawab penuhnya dengan resiko - resiko yang merugikan masyarakat.
  • Menuntut agar pihak PT SMGP bertanggung jawab penuh atas kelalaian yang menyebabkan musibah tragedi hingga menghilangkan nyawa masyarakat baik dihadapan hukum maupun adat dan budaya masyarakat.
  • Menuntut jaminan keselamatan masyarakat yang berada disekitar kawasan terdekat dengan proyek PT SMGP.
  • Menuntut agar PT SMGP bersedia hengkang angkat kaki dari bumi gordang sambilan Madina bila mana ada kejadian yang menyengsarakan rakyat di kemudian hari baik sengaja maupun tidak sengaja. (fadli/mm)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini