Fraksi Golkar Nilai Tingginya SILPA karena Buruknya Perencanaan Pembangunan di Batubara

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Batubara, Rizky Arietta. (foto/ist)

BATUBARA (MM) - Seluruh fraksi-fraksi DPD Batubara merestui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bupati Batubara tahun 2021. Namun sidang paripurna Senin kemarin, tetap diwarnai catatan.

Dalam sidang paripurna ini, juru bicara Fraksi Partai Golkar Rizky Arietta menyampaikan dua catatan penting, yakni tingginya Silpa tahun 2021 sebesar Rp. Rp.122.863.107.415,92. Golkar mencatat, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) disebabkan butuknya perencanaan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

Fraksi Golkar menyarakan supaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku leading sektor agar tahun berikutnya menyusun perencanaan program yang lebih baik serta sinkron dengan masing-masing OPD sesuai RPJMD Batubara. Golkar memandang hal ini penting untuk menghindari terjadinya Silpa setiap tahun.

Untuk itu, Bappeda disarankan agar memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan No;225 tahun 2019, dalam menetapkan proyeksi SILPA pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Begitu juga dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 117 tahun 2021, tentang batas kumulatif defisit APBD.

Selain itu, Golkar juga menyoroti sejumlah kegiatan yang tidak mencapai target yang direncanakan serta realisasi pendapatan daerah melampaui target yang ditetapkan.

[cut]

Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Frima menandatangani berita acara sidang paripurnadi gedung DPRD Batubara. (foto/ist)

Berdasarkan jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi yang telah disampaikan bahwa tingginya SILPA disebabkan berlebihnya pencapaian target PAD, salah satu sumbernya ada pembayaran PPJ oleh PT Inalum pada tahun 2021. 

Nakun dalam proses pembahasan Ranperda oleh Pansus, faktanya angka SILPA yang tinggi di sebabkan efisiensi belanja kegiatan pembangunan baik belanja langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan oleh OPD dan terdapat sejumlah kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau terlaksana, namun tidak mencapai target fisik yang direncanakan. Salah satu contohnya adalah Silpa pada OPD Dinas PUPR. 

Silpa di Dinas PUPR dikarenakan tidak tercapainya target pembangunan fisik kantor Bupati pada tahun anggaran 2021, walaupun dana pembangunan tersebut sudah dianggarkan. Hal ini mengakibatkan untuk satu OPD ini saja nilai Silpa sudah mencapai angka kurang lebih Rp. 40 miliar.

Catatan berikutnya yang disampaikan FPG, meski  mengapresiasi capaian Pemkab Batubara atas prestasi perolehan opini WTP yang diberikan oleh BPK empat tahun berturut-turut. FPG berharap moment tersebut menimbulkan sisi positip bahwa di kemudian hari tidak ada permasalahan terhadap pengelolaan keuangan OPD yang terkait dengan permasalahan hukum

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batubara M. Safii, dihadiri Wakil Bupati Oky Iqbal Frima, Sekretaris DPRD Agus Andika, seluruh anggota DPRD Kabupaten Batubara, pimpinan OPD, serta unsur Forkopimda. (zainuddin zein)