Roadshow Jakarta : Langkah Bijak Gubsu

Sebarkan:
Choking Susilo Sakeh.(foto/mm)
BEBERAPA kali aku menulis, bahwa menjadi kepala daerah bukanlah segala-galanya. Meskipun jabatan kepala daerah itu diperoleh dengan meraih suara terbanyak masyarakatnya pada pilkada, tetap saja seorang kepala daerah dituntut untuk bijak (baca : mau dan mampu) ‘mendekati’ pemerintahan atasan. Terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan.

Tidak dapat disangkal, bahwa pendapatan asli daerah (PAD) sebuah daerah, tidak akan mencukupi untuk mengejar ketertinggalan dalam hal pembangunan fisik. Suka atau tidak, pada akhirnya seorang kepala daerah harus bijak untuk mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat.

Untuk Provinsi Sumatera Utara misalnya, pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 ini diproyeksikan sebesar lebih dari Rp 6,961 triliun, atau naik sekitar 16,19 persen dari tahun 2021. Adapun APBD Sumut tahun 2022 sebesar Rp12,154 triliun, atau turun sekira Rp 1,3 triliun dibanding APBD 2021.

Dengan PAD sebesar itu, tentulah Pemprov Sumut tidak akan bisa berbuat banyak di dalam melaksanakan pembangunan daerahnya. Apalagi pandemi Covid- 19 selama dua tahun terakhir ini, membuat banyak sektor perekonomian rakyat Sumatera Utara menjadi terpuruk, dan tentunya perlu perhatian khusus dari pemerintah provinsi.

Belum lagi tersedotnya anggaran pembangunan untuk penanggulan pandemi, yang kemudian berdampak kepada terbengkalainya pemeliharaan dan perbaikan banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. 

Bahwa ‘mau’ mendekati pemerintah pusat, itu lebih kurang sama dengan ‘mengemis’. Bahwa ‘mampu’ mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat, itu lebih kurang sama dengan ‘ketrampilan mengemis’.

Tidak semua kepala daerah punya karakter jadi ‘pengemis’ dan punya ‘ketrampilan mengemis’. Namun, adakalanya kepala daerah mesti mau dan mampu menjadi pengemis dan punya ketrampilan mengemis. Dan itu semua, semata-mata demi kepentingan masyarakat di daerah yang dipimpinnya.

Langkah Bijak

Dengan berbagai keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov Sumatera Utara tersebut, maka kemauan dan kemampuan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melakukan roadshow ke berbagai kementerian dan Wapres Ma’ruf Amien beberapa hari lalu, tak pelak merupakan langkah bijak yang perlu diapresiasi dan didukung oleh semua fihak.

Kemauan Gubsu Edy Rahmayadi mendatangi Menteri KLH Siti Nurbaya, adalah untuk mendapatkan izin penggunaan sebahagian areal Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagai lokasi pembuatan jalan alternatif Medan-Berastagi sepanjang sekitar 12,67 KM. Menteri KLH menyetujui permintaan Gubsu Edy Rahmayadi. Hasil ini merupakan nilai lebih, tidak saja untuk Gubsu Edy Rahmayadi, melainkan juga untuk semua rakyat Sumatera Utara.

Begitu pula kemauan Gubsu mendatangi Menteri PUPR Basuki, untuk mendapatkan dukungan pembangunan beberapa sarana dan prasarana Sport Center yang kelak akan dipergunakan pada PON 2024 mendatang. Menteri PUPR bersedia membantu, terutama pembangunan Stadion Utama yang akan menjadi venue utama PON 2024. Ini juga menjadi nilai lebih, tidak saja untuk Gubsu, melainkan juga untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara.

Saat bertemu Menteri Kesehatan Budi Gunadi dan Wapres Ma’ruf Amin, Gubsu Edy Rahmayadi juga mendapat dukungan penuh di dalam hal penanganan penurunan angka Stunting. Sebagaimana diketahui, Sumut masuk dalam provinsi prioritas penanggulangan Stunting.

Yang ingin aku katakan, bahwa semua langkah roadshow Gubsu Edy Rahmayadi tersebut tentulah berangkat dari ‘kemauan’ dan ‘kemampuan’ untuk membangun Sumatera Utara Bermartabat. Tentunya, roadshow itu adalah langkah bijak dari seorang Gubernur.

Aku ingin mengingatkan Gubsu Edy Rahmayadi, prihal salah satu hal yang kusampaikan saat acara coffee morning Gubsu dan wartawan, pada 25 Sept. 2018 di Bina Graha Pemprov Sumut. Bahwa, Eramas memenangkan P1lgubsu 2018 dengan meraih 3.291.137 suara. Jika perolehan suara ini dibandingkan dengan total jumlah penduduk Sumatera Utara sebanyak 15 juta jiwa, maka itu artinya Gubsu Edy

Rahmayadi/Wagubsu Musa Rajeckshah hanya dipilih oleh sekitar 22 persen masyarakat Sumatera Utara. Visi-misi Sumut Bermartabat akan lebih mudah terwujud, jika Gubsu Edy Rahmayadi mau dan mampu merangkul sekitar 78 persen warga Sumatera Utara yang tidak memilihnya pada Pilgubsu 2018 tersebut.

Maka, langkah berikutnya, Gubsu Edy Rahmayadi harus sungguh-sungguh menyadari bahwa membangun Sumatera Utara itu tidak bisa sendirian. Gubsu Edy Rahmayadi harus mau dan mampu merangkul sebanyak mungkin elemen masyarakat Sumatera Utara untuk bersama-sama membangun Sumatera Utara.

Sebaliknya, seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara dan tokoh-tokoh Nasional asal Sumatera Utara, pun mesti mau menyingsingkan lengan baju untuk bersama-sama membantu Gubsu Edy Rahmayadi. Jika aksi saling bahu-membahu ini bisa terwujud, maka visi-misi Sumut Bermartabat itu bukanlah cuma sekedar mimpi di siang bolong.

Pada akhirnya, langkah bijak Gubsu Edy Rahmayadi melakukan roadshow ke beberapa kementerian di Jakarta beberapa hari lalu -- dengan hasil sementara yang menggembirakan -- janganlah berhenti sampai di situ saja. Gubsu Edy Rahmayadi harus terus menerus melakukan langkah-langkah bijak lainnya. Dan kesemuanya itu, tentunya, semata-mata hanyalah demi masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat.

Mangkanya...

-------------------

*Penulis Choking Susilo Sakeh, jurnalis, warga Sumatera Utara.

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini

 
Desain: indotema.com