 |
| Danil Fahmi, SH. |
PRESIDEN Prabowo meminta penghematan di semua lini dengan target 306,69 Triliun, yang terdistribusi ke dalam pos anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan dana Transfer Ke Daerah (TKD).
Target penghematan yang dikejar Prabowo sejatinya hanya mampu menutup gap defisit 49,79% dari total Rp.616 Triliun warisan defisit yang ditinggalkan Pemerintahan Jokowi. Berdasarkan amanah UU No. 62 tahun 2024, tentang APBN 2025, dengan rincian anggaran belanja 3.621 Triliun.
Pos penghematan anggaran belanja K/L dibukukan pada angka Rp.256,1 Triliun dan anggaran TKD dihemat 50,59 Triliun dengan 6 pos belanja operasional dan non operasional yaitu belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Dapat dipastikan penghematan ini tidak menyasar pos belanja pegawai dan pos bantuan sosial. Penghematan yang dilakukan Prabowo baru meng-cover 8,47% dari total defisit Rp.306 Triliun yaitu 17,01% dari total APBN 2025.
Sungguh angka yang luar biasa besar sehingga dibutuhkan effort yang mengharuskan Prabowo menghabiskan sebagian dari 100 hari masa kerjanya untuk berkeliling mendapatkan dukungan finansial negara maju mitra Indonesia di kancah Internasional.
Angka-angka kinerja daerah yang sama dengan Pemerintah Pusat juga telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara bersama DPRD Kabupaten Batu Bara, pada 11 November 2024 lalu.
Anggaran belanja ditetapkan pada angka Rp.1,299 Triliun, sedangkan angka pendapatan ditarget Rp.1,285 Triliun, yang terbagi dalam dana TKD Rp.1,121 Triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.146,6 Miliar dan pendapatan daerah lainnya yang sah Rp.17,545 Miliar.
Pj. Bupati Heri Wahyudi yang akan beralih tugas pada Februari nanti telah mempersiapkan dan mengkalkulasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2025 dengan seksama. Gap Rp.14 Miliar diprediksi akan mudah dipenuhi antara pendapatan dan belanja daerah.
Pendapatan daerah diproyeksikan menjadi Rp.1.285 Miliar yaitu naik Rp.144,13 Miliar dari tahun 2024 yang hanya membukukan Rp.1.140,87 Miliar.
Angka itu bila mampu direalisasikan di akhir tahun 2025 berarti mampu mencapai growth 12,63%. Angka yang diestimasi mampu memenuhi angka beban belanja yang telah diakumulasi pada angka Rp.1.299 Miliar yaitu naik Rp.187,14 Miliar dari tahun 2024 yang mampu berhemat pada capaian Rp.1.111,86 Miliar. Angka target belanja ini tumbuh 16,83% dari realisasi belanja 2024.
Pada angka pertumbuhan yang dicanangkan Rp.144,14 Miliar, masih didominasi proyeksi peningkatan dana transfer ke daerah sebesar Rp.215 Miliar dari Rp.906 Miliar di tahun 2024 menjadi Rp.1.121 Miliar pada 2025.
Proyeksi positif ini tidak diikuti oleh variabel pendapatan lainnya, lain-lain pendapatan yang sah hanya diasumsikan tumbuh Rp.1,2 Miliar dari Rp.16,35 Miliar di tahun 2024 menjadi Rp.17,55 miliar pada tahun 2025. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperkirakan minus growth dari Rp.176,55 Miliar menjadi Rp.146,60 Miliar pada 2025 (-29,95 Miliar). 
Bila merujuk kepada strategi dan taktik penghematan yang dilakukan Prabowo, maka Pemerintah Daerah Batu Bara yang akan dilantik pada 6 Februari 2025 di Istana Negara kelak, setidaknya harus menghemat Rp.220 Miliar dari anggaran belanja yaitu setara 17,01% dengan merujuk angka efisiensi pemerintah pusat.
Efisiensi dan efektivitas anggaran belanja ini harus dilakukan dikarenakan angka-angka penghematan yang dilakukan Pemerintah Pusat akan terdistribusi ke dalam dana transfer ke daerah-daerah.
Walaupun penghematan anggaran K/L tidak berimplikasi langsung ke daerah namun tak bisa dipungkiri bahwa ketergantungan anggaran pemerintah daerah yang sering menganggarkan dana-dana pusat tentunya akan mempengaruhi pola anggaran pelaksanaan program di daerah.
Enam pos efisiensi belanja yang dihemat oleh Pemerintah Pusat juga layak diacu menjadi pos-pos yang juga dihemat di daerah. Pos belanja operasional dan non operasional yaitu belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin pada anggaran belanja daerah harus dikunci dengan baik serta di review ulang efektivitasnya.
Setidaknya itu yang harus diperhitungkan pada paruh kedua tahun 2025, sebagai persiapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025.
Hal ini menjadi penting mengingat postur anggaran dan keuangan Kab. Batu Bara yang sudah terlanjut defisit harus berkontraksi hebat dengan penghematan-penghematan pada pos-pos belanja dari pemerintah pusat.
Kepala Daerah yang cermat pada tahun 2025 ini adalah para pemimpin yang bisa menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah dari jurang defisit apalagi stagnan anggaran karena jurang likuiditas kas dan pos belanja.
Diujung masa Pemerintahannya, Pj. Bupati Heri Wahyudi dengan pengalamannya memimpin diberbagai lini jabatan dan pos tugas mampu menangkap sinyalemen dan notifikasi kondisi ekonomi dan keuangan pemerintah ke depan dengan baik.
Jernih terdengar pesan Beliau kepada kepala-kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di bawah ke pemimpinannya saat ini untuk mengunci dan mengawal dengan baik anggaran pendapatan dan belanja pada masing-masing kedinasan sepeninggal Beliau, sebagai bentuk kebijakan dan kebijaksanaan hati seorang pemimpin masa depan terhadap Kabupaten Batu Bara. (*)
Penulis : Danil Fahmi, SH. (Bang Deef) Advokat Law Firm Zamal Setiawan & Partners Ex. Bankir.
