 |
| Dugaan Penyerobotan Lahan di Tapus, HMI Tidak Akan Tinggal Diam. (foto/ist) |
Sejauh ini HMI bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Madina elah melakukan investigasi terkait permasalahn penyrobotan lahan masyarakat oleh perusahaan.
Dari hasil investigasi HMI bahwa masyarakat memiliki sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh negara, dengan hak kepemilikan, berbeda dengan perusahaan yang tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan, tetapi malah memanfaatkan lahan masyarakat untuk menggarap keuntungan dengan melakukan usaha perkebunan, apalagi masyarakat tidak mendapatkan keuntungan apa-apa padahal sudah jelas itu tanah masyarakat dengan bukti sertifikat kepemilikan.
HMI bersama BEM dan beberapa Masyarakat Tapus, kecamatan Lingga Bayu, langsung menuju perkebunan yang masyarakat miliki dengan bukti sertifikat.
Dilokasi mereka melihat langsung bahwa jalan yang biasa dilewati oleh masyarakat di hancurkan dibuat seperti parit besar, sepertinya agar masyarakat tidak bisa melewati ke perkebunan milik mereka.
Ketua Umum HMI Cabang Madina, MHD Riswan mengatakan bahwa jalan yang seharusnya dilewati masyarakat malah diputus itu sangat meresahkan, karena itu adalah jalan yang biasa di lewati masyarakat si pemilik lahan. Sertifikat yang dimiliki masyarakat juga ada, sedangkan perusahaan tidak dapat megeluarkan bukti kepemilikan.
"Kalau memang perusahaan memiliki itikad baik kepada masyarakat. Masyarakat menawarkan solusi, perkebunan mereka yang digunakan oleh perusahaan tapi masyarakat tidak mendapatkan apa apa dari perkebunan mereka untuk dijadikan plasma, kalau memang juga tidak bisa maka dikembalikan kepada masyarakat, sudah jelas masyarakat memiliki sertifikat," katanya.
HMI juga mendesak Pemkab Madina agar tidak tutup mata terkait dengan permasalahan ini. Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan ini dengan sesegera mungkin, jangan sampai berlarut-larut.
"HMI akan serius dalam menindak lanjuti persoalan ini, bahkan kalau memang tidak ada titik terang dalam permasalahan masyarakat Kelurahan Tapus dengan PT. TBS maka kami akan mengadakan aksi demonstrasi menuntut hak masyarakat," ujarnya. (fadli)
