 |
| Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) H. Surya, B.Sc. (foto/ist) |
Hal itu disampaikan Surya saat menerima audiensi APARA di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (25/9/2025).
“Pada prinsipnya, saya dan Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution berpihak kepada rakyat. Persoalan agraria memang sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara instan,” ujar Surya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumut telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada 14 Agustus lalu sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti konflik pertanahan di daerah.
Menurutnya, penyelesaian konflik agraria kerap melibatkan banyak kepentingan sehingga membutuhkan komunikasi berkelanjutan, bukan keputusan sepihak. “Pertemuan dengan APARA ini menjadi awal dari diskusi lanjutan. Saya akan menyampaikan langsung aspirasi ini kepada Gubernur,” tambahnya.
Surya menegaskan, Pemprov Sumut tidak akan menghalangi kepentingan masyarakat dalam penyelesaian persoalan agraria. “Keputusan Gubernur terkait GTRA dibuat dengan pertimbangan regulasi dan konsultasi dengan pihak terkait. Tidak ada aspirasi masyarakat yang diabaikan,” tegasnya.
Asisten Pemerintahan Provinsi Sumut, Drs. Basarin Yunus Tanjung, menambahkan sebagian besar konflik pertanahan di Sumut dipicu tumpang tindih kepemilikan tanah dan legalitas dokumen. “Beberapa konflik telah ditangani, seperti kasus di Siosar yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan,” jelasnya.
Namun, lanjut Basarin, konflik antarwarga sering lebih sulit diselesaikan dibanding konflik masyarakat dengan pemerintah, karena menyangkut hubungan sosial yang kompleks. “Terkait masyarakat hukum adat, pemerintah telah menetapkan sejumlah kriteria pengakuan dan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.(tan)
