 |
| Pertemuan Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Sumut AKBP Jenda Kita Sitepu dengan Konsul Jenderal Malaysia di Medan, Tuan Shahril Nizam Abdul Malek, membahas upaya pencegahan PMI ilegal serta peluang kolaborasi antara Ditpolairud Polda Sumut dan Polis Marin Malaysia.(foto/ist) |
Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Sumut, AKBP Jenda Kita Sitepu, S.H., bergerak cepat menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Konsulat Jenderal (Konjen) Malaysia di Medan, Tuan Shahril Nizam Abdul Malek dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pertemuannya dengan Konjen Malaysia, AKBP Jenda menegaskan pentingnya koordinasi lintas batas untuk memutus mata rantai penyelundupan PMI ilegal yang kerap menjadikan perairan Sumut sebagai titik keberangkatan menuju Malaysia.
“Kerja sama ini harus berjalan seperti tim yang kompak. Jika kita sigap di sini, pihak Malaysia juga harus siap di sana. Tujuannya agar tidak ada ruang gerak bagi penyelundup yang memanfaatkan celah lintas batas,” ujar AKBP Jenda.
Selain itu, Ditpolairud Polda Sumut juga melakukan koordinasi strategis dengan Pemprov Sumatera Utara guna menghidupkan kembali peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, sebagaimana diatur dalam SK Gubernur Sumut. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Pertemuan tersebut menitikberatkan pada penguatan sinergi dan keterpaduan kerja antarinstansi, agar penanganan korban TPPO di lapangan bisa berlangsung cepat dan tepat.
 |
| AKBP Jenda Kita Sitepu berkoordinasi dengan Sekda Sumut dan Kadis DP3A untuk mengaktifkan Gugus Tugas TPPO.(foto/ist) |
“Kami tidak ingin SK Gubernur ini hanya berhenti di atas kertas. Begitu laporan korban masuk dari Polairud, DP3A dan unit terkait harus segera bergerak sesuai SOP perlindungan—mulai dari trauma healing hingga bantuan hukum. Ini adalah wujud sinergi total Pemprov dalam penanganan kemanusiaan,” tegas Sekda Sumut.
Dengan dukungan dari Malaysia dan penguatan Gugus Tugas TPPO di tingkat provinsi, upaya pencegahan serta penanganan TPPO dan PMI ilegal di Sumatera Utara diharapkan menjadi lebih efektif, cepat, dan responsif.(Awal Yatim)
